6 Respons Pengamat hingga Parpol Usai Terjadinya Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024. Usai pertemuan tersebut, Jokowi sempat memberi kode bahwa itu menjadi awalan.

Sejumlah pihak pun angkat bicara usai terjadinya pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Salah satunya Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam.

"Karena itu, wajar kalau saat ini santer gonjang-ganjing di internal Koalisi Perubahan yang mulai gusar karena khawatir merasa akan dikhianati. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Paloh dan NasDem," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Senin 19 Februari 2024.

"Selain itu, manuver Paloh ini seolah membenarkan penyataan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres pertama, yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi, karena membuat mereka tidak bisa berbisnis," sambung dia.

Kemudian, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena menegaskan, partai politik Koalisi Perubahan pengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tetap solid.

"Tentu kami sangat menghormati hal tersebut. Koalisi Perubahan tetap solid dan mengawal proses Pilpres sampai tuntas," kata Billy saat dikonfirmasi, Senin 19 Februari 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh justru memperkuat adanya dugaan kecurangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," ujar Hasto.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 dihimpun Liputan6.com:

Di tengah proses pemilu yang belum rampung, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana, Minggu malam 18 Februari 2024. Dalam pertemuan itu, banyak yang dibahas termasuk persoalan politik.

Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh pun memunculkan spekulasi. Terlebih, ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan fungsionaris PKS mengonfirmasi bahwa manuver Paloh itu tidak atas sepengetahuan partai-partai Koalisi Perubahan lainnya.

"Karena itu, wajar kalau saat ini santer gonjang-ganjing di internal Koalisi Perubahan yang mulai gusar karena khawatir merasa akan dikhianati. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Paloh dan Nasdem," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Senin 19 Februari 2024.

"Selain itu, manuver Paloh ini seolah membenarkan penyataan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres pertama, yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi, karena membuat mereka tidak bisa berbisnis," sambung dia.

Umam mengungkapkan, manuver Paloh ini tampaknya memanfaatkan momentum pasca statemen Capres terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan siap merangkul semua pihak di Kubu 01 dan 03 untuk memperkuat pemerintahannya.

Terlebih, kata Khoirul Umam, realitas Pilpres 2024 tidak menghadirkan coat-tail effect sama sekali, dimana partainya Capres harus berpuas diri di peringkat ketiga dengan elektabilitas 13 persen.

"Konsekuensinya, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik (political dependency) yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal kekuasaan yang seringkali penuh turbulensi. Untuk mengamankan itu, Prabowo setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 70 persen kekuatan politik di parlemen," ujar dia.

Kesempatan ini menurutnya, seolah menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah dan mediocre untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

"Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya, ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan," ujar dia.

Problemnya, kata Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina ini, keputusan untuk bergabung dengan kekuasaan ini merupakan ujian riil terhadap konsistensi atau keistiqomahan partai-partai politik itu terhadap gerakan perubahan dan narasi kritis yang mereka usung selama kampanye jelang Pemilu 2024 lalu.

"Dimana, baik kubu 01 maupun kubu 03 sangat intens menyerang kubu 02 dan pemerintahan Jokowi sebagai kekuasaan yang merendahkan etika dan konstitusi, tidak memegang moralitas berdemokrasi, hingga dituding mirip dengan karakter kekuasaan yang otokratik. Artinya, jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka mereka sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan," terang Umam.

"Rakyat bisa menuding, narasi kritis dan narasi perubahan yang selama ini mereka kampanyekan ternyata hanya gimmick murahan. Sehingga wajar jika rakyat akan bertanya, siapa yang sesungguhnya tidak beretika?," sambung dia.

Selain itu, Pertemuan Paloh dengan Jokowi juga memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika Nasdem hendak masuk ke pemerintahan yang semula dituding tidak demokratis dan tidak beretika itu, lalu mengapa deal politiknya dilakukan dengan Jokowi? Sementara dalam sistem presidensial, kekausaan tertinggi seharusnya berada di tangan Prabowo sebagai Capres terpilih selanjutnya.

"Apakah hal itu menegaskan bahwa Prabowo hanya 'petugas Jokowi'? Apakah Prabowo atau Jokowi yang memiliki hak veto politik dalam menentukan komposisi dan jatah Menteri dalam pemerintahan selanjutnya? Ataukah ini semua merupakan tanda-tanda lahirnya akar kontestasi baru bagi hadirnya “matahari kembar” di internal Koalisi Indonesia Maju, yang masing-masing pihak merasa memiliki 'saham politik' lebih tinggi dibanding yang lainnya? Bisa kita uji dan cermati melalui dinamika pasca 20 Oktober 2024 akan menentukan," dia mengungkapkan.

Umam mengungkapkan, menurut informasi spekulatif, Nasdem dikabarkan positif akan masuk ke pemerintahan setelah mengeruk cerug massa pro-perubahan yang menentang pemerintahan. Lalu, lingkaran istana dan Prabowo sendiri juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut mem-back up pemerintahan Prabowo ke depan, sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca kekalahannya dari Jokowi di Pilpres 2019.

Sementara itu, PPP jelas tidak kuat bertahan dari luar kekuasaan dan akan terus mencari jalan untuk bergabung. Sementara jika PKS dan PKB bergabung, tampaknya agak problematik di fase awal. Sebab, PKS tergolong paling kuat menyerang pemerintahan Jokowi, sedangkan PKB sendiri intens menggunakan “slepet”-nya untuk menghantam kredibilitas pemerintahan dan Jokowi secara personal.

"Namun, semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan," dia menandaskan.

Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena turut merespons pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo Jokowi.

Billy menegaskan, partai politik Koalisi Perubahan pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tetap solid meski Surya Paloh bertemu Jokowi.

"Tentu kami sangat menghormati hal tersebut. Koalisi Perubahan tetap solid dan mengawal proses Pilpres sampai tuntas," kata Billy saat dikonfirmasi, Senin 19 Februari 2024.

Dia pun enggan menanggapi secara dalam terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi tersebut. Billy meminta agar seluruh pihak menanti pernyataan resmi dari Surya Paloh atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

"Termasuk jika pertemuan Pak Anies dan Pak SP, ada pembahasan pertemuan semalam kemudian tidak disampaikan ke publik, juga pasti penuh pertimbangan yang matang. Untuk hasil pertemuan semalam kita tunggu pernyataan resmi dari NasDem," tandas Billy.

Tak jauh berbeda, Wakil Kapten Timnas AMIN Sudirman Said meyakini Partai NasDem tetap setia berada di jalur perubahan.

"Kita mendengar dari banyak pihak bahwa NasDem tetap masih setia pada jalur perubahan," kata Sudirman Said.

Dia mengatakan, semua sikap akan diputuskan setelah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehinga, dia memastikan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tetap berada di jalur perubahan.

"Jadi menurut saya terlalu dini untuk menyimpulkan apapun dan kami di Timnas terus berkomunikasi dengan seluruh partai sejauh yang saya tahu saya dengar dari para pimpinan partai ketiga partai juga masih ingin bersama-sama termasuk juga Pak Anies masih ingin berada dalam jalur perubahan dna kita lihat perkembangan ke depan," ucap dia.

Lebih lanjut, Sudirman Said menilai, tak ada perjanjian politik apapun antara Surya dan Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin.

"Saya tidak melihat ada hal yang material, yang dicurigai ada kesepakatan, deal. Menurut saya ini rasanya enggak," jelas Sudirman Said.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya menghormati pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu 18 Februari 2024 malam.

"Pertama, kami menghormati setiap langkah partai politik dalam membangun komunikasi politik. Jadi bagi kami, itu kewenangan otonom dari setiap partai politik," kata Kholid, saat dikonfirmasi, Senin 19 Februari 2024.

"Terkait apakah sudah ada komunikasi atau belum. Saya belum dapat informasinya apakah sudah komunikasi atau belum. Kalau pun belum ada komunikasi, saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kita hargai," sambungnya.

Kholid mengatakan, PKS tengah fokus mengawal perhitungan suara di Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil. Sehingga, dia mengaku tak mempermasalahkan adanya pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.

"Saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang di lapangan, mengawal suara Pilpres dan Pileg, mereka berhari-hari tidak istirahat memastikan agar Pemilu jurdil agar suara rakyat tidak dicurangi," jelas Kholid.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani meyakini jika Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak akan berkompromi dengan pihak yang melakukan kejahatan terhadap demokrasi.

"Kita enggak perlu ragukan idealisme Pak Surya Paloh yang selama ini juga menyampaikan sikap-sikap yang anti untuk berkompromi dengan segala bentuk kejahatan terhadap demokrasi," kata Benny, kepada wartawan, di Gedung High End, Jakarta, Senin 19 Februari 2024.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak tak mencurigai atas pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.

Sebab, dia meyakini Surya Paloh tidak akan memberikan dukungan kepada pihak yang telah melakukan kejahatan demokrasi.

"Jadi pertemuan itu tidak perlu dicurigai dan kita berprasangka baik dan kita tidak meragukan idealisme Pak Surya Paloh," tegas Benny.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh justru memperkuat adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta, Senin 19 Februari 2024.

Menurut Hasto, jika pemilu sudah berjalan sesuai koridor maka tak perlu adanya konsolidasi dengan partai.

"Kalau sudah aman aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu," imbuh Hasto.

Sehingga pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh ini justru menunjukkan bahwa demokrasi dalam masalah besar.

"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada questionmark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," jelas Hasto.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh semestinya diapresiasi.

Wakil sekretaris TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mengungkapkan, seharusnya tokoh lain juga harus mencontoh Jokowi dan Surya Paloh. Dia mengklaim hal ini karena Pilpres dan Pileg telah usai.

"Dan tentu perlu dicontoh oleh tokoh-tokoh lainnya. Pilpres dan Pileg sudah selesai. Rakyat sudah menentukan pilihan. Sudah pada saatnya, semuanya duduk bersama. Kembali memikirkan apa yang akan dilakukan untuk memajukan bangsa dan negara," kata Saleh dalam keterangannya, Senin 19 Februari 2024.

Dia menyebut adanya silaturrahmi antara Surya Paloh dan Jokowi, akan mengurangi ketegangan antar pendukung.

"Apalagi kalau capres dan cawapresnya bisa bertemu. Tentu sembari menunggu hasil akhir. Saya menilai, itu justu sangat penting. Itu bisa diindikasikan sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara. Dengan begitu, semuanya menjadi tenang," pungkasnya.