5 Fakta Terkait AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Resmi Dilantik Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN.

Pelantikan tersebut dimulai pukul 10.48 WIB di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Mengangkat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.

Namun saat pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN, sang ayah, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir. Meski begitu, SBY sudah merestui AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Sementara itu, meski belum pernah menjadi penyelenggara negara, rekam jejak aset AHY tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lantaran maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan melaporkan hartanya ke KPK pada 4 November 2016.

Berdasarkan LHKPN yang dikutip, Rabu (21/2/2024), AHY saat itu melaporkan harta senilai Rp15,29 miliar dan USD 511.332.

Berikut sederet fakta terkait AHY yang kini resmi jadi Menteri ATR/BPN dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024) dihimpun Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024). Prosesi pelantikan dimulai pukul 10.48 WIB.

Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Mengangkat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.

Jokowi lalu membimbing AHY mengucapkan sumpah jabatan. Dia berjanji akan menjalankan tugas jabatan sebagai Menko Polhukam dengan sebaik-baiknya.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap AHY didepan Jokowi.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," jelas dia.

Putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi sendiri menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam pada awal Februari lalu karena ikut kontestasi Pilpres 2024. Mahfud diketahui menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Dalam pelantikan ini, hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Kemudian, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Tak hanya AHY, Presiden Jokowi juga melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Hadi menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri pada awal Februari lalu karena ikut kontestasi Pilpres 2024.

Pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

"Mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.

Jokowi lalu membimbing Hadi mengucapkan sumpah jabatan. Hadi berjanji akan menjalankan tugas jabatan sebagai Menko Polhukam dengan sebaik-baiknya.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Hadi didepan Jokowi.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung mantan Panglima TNI itu.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merestui putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa malam 20 Februari 2024, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Ossy mengatakan SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai menteri ATR/BPN, karena baru tiba di kediamannya di Cikeas usai kunjungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bapak SBY sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas,” tambah Ossy.

Pelantikan AHY itu memberi sinyal berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Demokrat kerap menegaskan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menempatkan Partai Demokrat berada dalam gerbong yang sama dengan Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka yang tersisa kurang lebih delapan bulan.

Meski belum pernah menjadi penyelenggara negara, rekam jejak aset AHY tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lantaran maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan melaporkan hartanya ke KPK pada 4 November 2016.

Berdasarkan LHKPN yang dikutip, Rabu (21/2/2024), AHY saat itu melaporkan harta senilai Rp 15,29 miliar dan USD 511.332. Adapun rinciannya terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dan satu bidang tanah di Kabupaten Bogor, yang bernilai total Rp6,7 miliar.

Kemudian, satu unit mobil Toyota Vellfire dengan nilai Rp550 juta, peternakan senilai Rp360 juta, serta perusahaan bernama PT Exquisite Indonesia senilai Rp360 juta.

Selanjutnya, AHY memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai total Rp688 juta, yang terdiri dari logam mulia hasil sendiri senilai Rp324 juta, logam mulia dari warisan dan hibah senilai Rp199,8 juta, batu mulia senilai Rp40 juta, dan benda bergerak lainnya senilai Rp125 juta.

AHY juga memiliki giro dan setara kas dengan nilai total Rp6,9 miliar dan dan 511.332 USD, serta dia mengaku tidak memiliki utang.