Kabinet Merah Putih Dinilai PSI Jadi Solusi Masalah Kompleks di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto tak membutuhkan waktu lama untuk mengumumkan dan melantik para pembantunya di pemerintahan. 

Tak tanggung-tanggung, total ada 109 orang yang diumumkan masuk dalam kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Bahkan, jumlah itu belum ditambah dengan para utusan khusus sampai staf khusus presiden.

Meski demikian, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meyakini Kabinet Merah Putih adalah jawaban tepat untuk tantangan Indonesia menjadi negara maju.

"Penduduk 280 juta jiwa yang tersebar di berbagai pulau membutuhkan perhatian ekstra. Persoalan juga kompleks. Dibutuhkan para menteri yang bisa fokus, spesifik mengurus satu bidang, tidak mengelola beberapa hal," kata Ketua DPP PSI, Agus Herlambang, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Dia mengungkapkan, dengan menimbang kebutuhan tersebut, sangat bisa dipahami jika sejumlah kementerian dipecah.

"Para menteri bisa berkonsentrasi penuh pada satu bidang. Pada gilirannya hasil kerja mereka bisa maksimal," pungkas Agus.

Sebelumnya, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, jumlah anggota Kabinet Merah Putih ini meningkat drastis hampir dua kali lipat. Jumlah tersebut membuat Kabinet Prabowo-Gibran menjadi yang tergemuk sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia terhitung sejak Orde Baru.

Membengkaknya komposisi Kabinet Merah Putih lantaran Prabowo dan Gibran membentuk pos kementerian baru serta memecah sejumlah kementerian warisan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabinet Prabowo-Gibran memiliki 7 kementerian koordinator, bertambah 3 dari periode sebelumnya. 

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Gemuknya Kabinet Merah Putih dikhawatirkan membuat roda pemerintahan Prabowo-Gibran semakin tidak efisien.

"Sebab, kabinet gemuk cenderung memperpanjang dan memperumit alur birokrasi. Bahkan berpeluang besar terjadinya tumpang tindih kewenangan, selain tentunya berimplikasi terhadap anggaran yang melonjak," ujar Jamiluddin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (21/10/2024).

"Jadi, Kabinet Merah Putih bukan untuk mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran secara efisien dan efektif. Kabinet Merah Putih yang jumbo ini lebih terkesan sebagai kabinet akomodatif atas balas jasa dari berbagai pihak yang mengantarkan Prabowo jadi presiden," katanya menambahkan.

Komposisi menteri Prabowo-Gibran juga jauh dari kesan Kabinet Zaken yang sebelumnya digembor-gemborkan sejumlah elite Partai Gerindra. Memang ada beberapa menteri yang memenuhi kriteria ahli dan profesional di bidangnya. Namun masih banyak juga menteri yang diragukan kompetensinya. 

"Seperti Muhaimin Iskandar yang kompetensinya diragukan untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Begitu juga Bahlil Lahadia sangat diragukan kompetensinya di bidang energi dan sumber daya mineral. Bahkan Budi Arie Setiadi terasa aneh memimpin Kementerian Koperasi. Termasuk tentunya Maruarar Sirait, Nusron Wahid, dan Zulkifli Hasan yang akan mengurus bidang pangan."

"Jadi, beberapa menteri didudukkan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal itu tampak semakin nyata untuk posisi wakil menteri. Tampak banyak sekali yang tidak cukup keahliannya untuk menjadi wakil menteri," ucap Jamiluddin.

Mantan Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini mengakui, Kabinet Merah Putih hanya kalah banyak dari Kabinet Dwikora II. Namun tentu diharapkan nasibnya tidak sesingkat Kabinet ke-6 Presiden Sukarno tersebut.  

"Kabinet Merah Putih tentu diharapkan dapat bertahan hingga 5 tahun ke depan. Sebab, secara politis para menteri dan wakil menteri yang masuk kabinet dapat dikatakan representasi kekuatan politik di tanah air," katanya.