Menkomdigi Dukung Pilkada Damai 2024, Siapkan 5 Program Utama

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (07/11/2024).

Adapun dalam rakornas yang bertema 'Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045' itu, dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam momen tersebut, Meutya Hafid menyatakan rakornas merupakan momentum penting untuk penyelerasan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintah daerah.

Diketahui, Meutya Hafid didampingi oleh Wamenkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, serta jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian Komdigi.

"Acara ini menghadirkan seluruh pejabat tinggi dari Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, dan unsur pimpinan daerah dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia," jelas dia.

Dalam rakornas tersebut, salah satu topik utama adalah kesiapan Pilkada 2024. Karena itu, Meutya berharap Kementerian Komdigi bisa berperan, salah satunya menjaga keamanan ruang publik digital.

"Kami menyiapkan lima program utama dalam Kampanye Pilkada Damai 2024, yaitu SMS Blast dan Ekosistem Media Digital, Monitoring dan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Dukungan Logistik, Pengamanan Ruang Digital, serta Komunikasi Publik," ungkap Politikus Golkar itu.

Dalam konteks pengamanan ruang digital, lanjut Meutya, Kementerian Komdigi berfokus pada penanganan konten negatif, termasuk misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik selama masa Pilkada 2024.

"Program pengawasan dan kampanye ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, serta memperkuat semangat kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045," kata dia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan, dukungannya terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 dengan berbagai upaya strategis, salah satunya adalah pengamanan ruang digital dari ancaman misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 5 November 2024.

"Kami berupaya menjaga keamanan ruang digital dan menangani konten negatif seperti misinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian selama Pilkada," ungkap Meutya dilansir dari Antara, Rabu (11/6/2024).

Sebagai langkah konkret, Kemenkomdigi melakukan patroli siber secara intensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran. Selain itu, pengawasan komunikasi publik selama kampanye juga akan diperketat dengan memantau sentimen media, terutama di provinsi-provinsi dengan suhu politik yang diprediksi cukup tinggi.

"Kami melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memastikan setiap pemilih mendapatkan informasi yang memadai," tambah Meutya.

Kemenkomdigi juga mempersiapkan sosialisasi Pilkada damai melalui SMS blast dan publikasi di media digital, dengan pesan yang mendorong terciptanya suasana damai selama proses Pilkada. Selain itu, Kemenkomdigi akan memantau dan mengendalikan spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi tetap lancar selama Pilkada berlangsung.

"Termasuk koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri sebagai langkah mitigasi gangguan terhadap frekuensi pengamanan yang digunakan," jelas Meutya.

Lebih jauh, Kemenkomdigi juga akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan kelancaran distribusi logistik Pilkada. Persiapan ini mencakup penyediaan gudang pengangkutan dengan sistem pelacakan yang terhubung ke sistem KPU, platform pengiriman logistik Pemilu, hingga dashboard yang dapat menyajikan data untuk memantau distribusi logistik Pemilu.