Pj Bupati Mimika Ingatkan ASN Berakhlak dan Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin menyatakan, berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada delapan indikator Monitoring Corruption for Prevention (MCP) di kabupaten yang dipimpinnya menunjukan skor yang rendah atau merah.

Delapan indikator tersebut yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak.

Melihat fakta tersebut, dia pun langsung mengeluarkan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 03 Tahun 2025 tentang pelaksanaan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI) yang wajib di ikuti oleh seluruh ASN guna memberikan penguatan integritas dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

“Selain untuk mengedukasi dan menanamkan pemahaman yang utuh, kita lakukan sebagai upaya membentuk ASN di Mimika BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang antikorupsi,” kata Yonathan melalui keterangan diterima.

Cara lain ditempu Yonathan, adalah dengan menggandeng sejumlah tokoh religi dan spiritual. Tujuannya, demi mengentalkan semangat Ber-AKHLAK dan antikorupsi dalam diri setiap ASN dilingkungan Pemkab Mimika.

"Religiusitas dan spiritualitas sejatinya dapat mengingatkan para ASN jika Tuhan itu ada dan mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan, dimana semua pada akhirnya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak," yakin Yonathan.

Dia berharap, setiap penyelenggara negara termasuk para ASN bisa membiasakan dengan tindakan yang benar dan bukan membenarkan kebiasaan budaya KKN dalam menjalankan tugas serta kewajiban.

"Hal ini semata demi mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Mimika, layaknya tujuan ber-negara yang termakjub dalam mukadimah UUD 1945," harapnya.

“Bisa dibayangkan kalau merah itu tata kelola kurang baik, pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan publik itu diatur dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 dan ada peraturan pelaksanannya, PP 96 tahun 2012,” imbuh dia.

Selama hampir 7 pekan sebagai Pj kepala daerah, Yonathan mengaku pernah mendatangi salah satu rumah sakit di RSUD Tipe D Waa Banti. Dia melihat tenaga medis dan sarana-prasarananya masih kurang.

“Bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik jika OPD seperti itu? Diingatkan bahwa pelayanan publik yang baik di bidang kesehatan adalah bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat,” catat Yonathan.

Meski dalam waktu dekat dia sudah harus mengakhiri jabatannya karena adanya putusan MK soal kepala daerah definitif di kabupaten Mimika, namun Yonathan tetap mendorong, agar pelayanan masyarakat bisa lebih baik.

"Pelaksanaan dari undang-undang pelayanan publik, ada standar minimal pelayanan yang harus diberikan oleh aparatur pemerintahan, khususnya pada janji layanannya, dia menandasi.

Diketahui, usai purna tugas sebagai penjabat kepala daerah, Yonathan akan Kembali bertugas ke posisi sebelumnya yakni Direktur Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).