Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Sistem Jatah di KY, Suparman: Tak Ada Deal Politik Seperti Itu

KY membantah adanya sistem `jatah` untuk menjadi pimpinan di lembaga ini karena bukan lembaga politik.

oleh Oscar Ferri diperbarui 01 Jul 2013, 18:31 WIB

Diterbitkan 01 Jul 2013, 18:31 WIB

Pihak Komisi Yudisial membantah adanya sistem 'jatah' untuk menjadi pimpinan di lembaga ini. Kabar yang disampaikan oleh salah seorang komisioner KY Taufiqurrahman Sahuri, bahwa perjanjian tak tertulis untuk memimpin KY secara bergantian ditanggapi dingin oleh KY.

"Tidak ada deal politik seperti itu. Ini kan bukan lembaga politik. Tidak ada deal-deal," ujar Ketua KY baru Suparman Marzuki di Gedung KY, Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2013).

Karena itu, Suparman meminta agar isu tersebut tidak dibicarakan lagi. "Saya lebih senang bicara ke depan," kata Suparman.

Dia juga menjamin, isu perpecahan di tubuh KY tidak akan mengganggu kinerja lembaga pengawas hakim itu ke depannya. Menurutnya, setiap keputusan yang dikeluarkan KY dilakukan secara kolektif kolegial oleh 7 komisionernya.

"Di KY ini kan kolektif kolegial ya. Tujuh orang ini segala sesuatunya dibicarakan, kita punya orang-orang biro yang sangat running well dan berjalan dengan baik. Tidak ada sesuatu yang perlu untuk dikhawatirkan," ucapnya.

Isu perpecahan di tubuh KY mencuat setelah Taufiqurrahman membeberkan adanya perjanjian 'jatah' bergantian memimpin KY. Dalam perjanjian itu, Eman Suparman dan Imam Anshari Saleh memimpin KY periode 2010-2013, serta Taufiq dan Suparman Marzuki memimpin pada periode 2013-2015.

Namun perjanjian itu, menurut Taufiq, telah diingkari usai Suparman dan Abbas terpilih memimpin KY periode 2013-2014. Taufiq tidak terlihat dalam acara sertijab ini dengan alasan sedang menjalani medical check up untuk menunaikan ibadah umroh pada 4-17 Juli mendatang. (Ado/Sss)