Sejumlah Pejabat Tinggi Kementerian ESDM Dikabarkan Dicopot, Ini Faktanya

Kabar mengenai pencopotan sejumlah pejabat tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebar sejak Senin (10/2/2025) malam.

oleh Septian Deny diperbarui 11 Feb 2025, 15:00 WIB
Diterbitkan 11 Feb 2025, 15:00 WIB
Kementerian ESDM
Aparat TNI berjaga di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (9/10/2020). Terjadi aksi perusakan dan penjarahan di gedung Kementerian ESDM saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Kabar mengenai pencopotan sejumlah pejabat tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebar sejak Senin (10/2/2025) malam.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian ESDM menyampaikan telah melakukan penyesuaian sejumlah pejabat tinggi, dan penunjukan pejabat baru dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

“Kementerian ESDM telah melakukan penyesuaian atas beberapa pejabat tinggi yang ada,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Chrisnawan Andity, dikutip dari Antara, Selasa (11/2/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika ditanya mengenai informasi yang santer beredar terkait dicopotnya sejumlah pejabat tinggi di jajaran Kementerian ESDM.

Menurut Chris, penyesuaian jabatan di suatu organisasi adalah hal yang biasa. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari akselerasi organisasi yang tangguh, berkesinambungan, dan mampu menjawab tantangan ke depan.

“Penunjukan pejabat baru akan dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku,” ucap Chris.

Distribusi LPG 3 Kg

Kementerian ESDM saat ini sedang meningkatkan pengawasan tata kelola distribusi LPG 3 kg. Upaya untuk menata kembali distribusi LPG 3 kg, yakni pelarangan pengecer untuk menjual LPG 3 kg, sempat menyebabkan antrean panjang dan kepanikan di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut lekas diatasi dengan kembali memberi izin bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg, namun berubah status sebagai subpangkalan LPG 3 kg.

Dengan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan, pemerintah berharap bisa mengendalikan harga jual LPG 3 kg di masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, serta memastikan subsidi LPG 3 kg yang tepat sasaran.

Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Kementerian ESDM Buka Suara

Ilustrasi Kejaksaan Agung RI (Kejagung)
Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)... Selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait penggeledahan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Kementerian ESDM menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Chrisnawan Andity, dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Hal tersebut merespons kunjungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diketahui, penggeledahan yang dilakukan Kejagung itu dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

ESDM Bakal Kooperatif

Chrisnawan menegaskan akan berlaku kooperatif. Termasuk bekerja sama dengan mengedepankan asa praduga tak bersalah.

"(Kementerian ESDM) menghormati apa yang dilakukan oleh Aparat Hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tegasnya.

 

Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas

Gedung Kejaksaan Agung
Gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Foto: Merdeka.com)... Selengkapnya

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membenarkan kabar penggeledahan tersebut.

“Informasinya begitu, sekarang sedang berlangsung,” tutur Harli saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

 

Infografis Klaim Polri, Kejagung hingga KPK Tangani Kasus Korupsi di 2024
Infografis Klaim Polri, Kejagung hingga KPK Tangani Kasus Korupsi di 2024. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya