Polemik Dana Saksi Parpol, Lemhannas: Bisa Volunteer

Pro dan kontra soal dana saksi partai politik yang dibiayai oleh negara masih menjadi perdebatan. Sejumlah partai politik yang mendukung atau menolak punya argumen masing-masing. Demikian pula dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang punya pandangan terkait masalah ini.

Menurut Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, pembiayaan saksi oleh negara dinilai tidak efektif. Alasannya, saksi parpol itu tidak harus dibiayai, karena bisa secara sukarela. Jika benar saksi mencintai parpolnya, pasti dia akan rela tanpa bayaran.

"Untuk efektivitas penggunaan dana saksi. Yang sangat dibutuhkan bukan saksi untuk dibiayai. Saksi bisa secara volunteer (sukarela). Kalau mencintai parpolnya, saksi bisa tanpa dibiayai," kata Budi di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2014).

Menurutnya, yang sangat penting untuk dibiayai adalah keamanan negara dan biaya perbaikan infrastruktur. Persoalan dana saksi parpol bukan suatu kajian yang yang harus diikuti oleh lembaga lain.

"Untuk dana saksi baiknya dipakai untuk penguatan keamanan dan survei-survei tambahan perbaikan infrastruktur. Karena itu bukan domain Lemhannas, biarlah menjadi diskusi parpol, DPR dan Kemendagri," imbuhnya.

Ia melanjutkan, saat ini Lemhannas akan berusaha fokus untuk menyamakan visi dan misi anggota parpol dalam menyongsong tahun politik ini. "Saya sampaikan, saat ini Lemhannas fokus pada pemantapan bagi anggota parpol dan caleg," tandas Budi. (Ado/Sss)

Baca Juga:
Punya Dana Cukup, Gerindra Cuek Soal Biaya Saksi Parpol
Sekjen PDIP: Dana Saksi Pemilu `Jebakan` untuk Partai
Sekjen PPP: Dana Saksi Cegah Penyelewengan Suara Pemilih
Dana Saksi Ditolak Parpol, Mendagri: Akan Dipertimbangkan
Dana Saksi Parpol Disebut Mendadak, Agun Golkar: Banyak yang Aneh