Merek Jepang Gigit Jari, Pemerintah Tak Akan Beri Insentif Mobil Hybrid

Liputan6.com, Jakarta - Industri otomotif Tanah Air dalam beberapa bulan ke belakang, terus mengusahakan pemberian insentif untuk mobil hybrid. Terlebih, bagi pabrikan Jepang, yang memang memiliki banyak model dengan kombinasi motor listrik dan baterai tersebut.

Namun, seperti dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk tahun ini tidak ada ubahan atau penambahan kebijakan baru untuk sektor industri otomotif. Artinya, pemerintah dalam hal ini menegaskan tidak akan memberikan insentif hybrid pada 2024 ini.

"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," jelas Airlangga, saat Konferensi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2024, ditulis Rabu (7/8/2024).

Lanjut Airlangga, jika dilihat dari penjualan mobil hybrid sendiri sudah cukup meningkat tajam. Bahkan jumlahnya, sudah dua kali lipat lebih besar dibandingkan penjualan model battery electric vehicle (BEV).

"Jadi sebenarnya, product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang. Tentu kita dorong bahwa electric vehicle ini yang harus didorong supaya lebih cepat lagi. Tapi, dari pameran otomotif kemarin, hasilnya relatif bagus untuk kita dorong penjualannya," tegas Airlangga.

Sementara itu, memang sebelumnya ada pabrikan yang menunggu terkait pemberian insentif hybrid ini. Jadi, dengan keputusan tersebut, sudah bisa dipastikan tidak ada pemberian insentif untuk mobil hybrid yang akan diberikan saat ini. "Pemerintah terus dengan kebijakan-kebijakan yang ada saja," pungkas Airlangga Hartarto.

Seperti dijelaskan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, insentif hybrid bisa saja menghambat kemajuan ekosistem BEV yang telah menunjukkan pertumbuhan positif.

Jika ekosistem BEV terhenti, hal ini dapat menghambat inovasi dan keberlanjutan industri otomotif domestik. Tren penjualan mobil hybrid sendiri, tentu akan meningkat ketika insentif diberlakukan, sehingga bisa mendistorsi pangsa pasar mobil listrik di tanah air.

"Namun, rencana kebijakan insentif untuk HEV berpotensi menghambat kemajuan ekosistem BEV di Indonesia, ” ujar Taufik, dalam keterangan resmi, dikutip dari Antara, Sabtu (21/6/2024).

Sementara itu, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan insentif kendaraan HEV, guna mempercepat tujuan netralitas karbon pada tahun 2060.