Golkar: Tak Dukung Ahok di Pilkada DKI, Kader Bakal Kena Sanksi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun mengatakan, keputusan partainya mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada 2017 merupakan hasil musyawarah daerah DKI Jakarta. Karena itu, jika ada kader yang tak mendukung, maka ada sanksinya.

Hal ini terkait kabar penolakan kader Partai Golkar untuk mendukung Ahok sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

"Keputusan Golkar DKI mendukung Ahok adalah hasil Musda DKI ke-9 tahun 2016. Jadi sah secara konstitusi partai. Bilamana ada kader yang tidak mendukung Ahok, maka yang bersangkutan tidak mengikuti keputusan partai. Sanksinya jelas, ada di peraturan organisasi," ucap Fayakhun kepada Liputan6.com, Kamis (11/8/2016).

Dia mengatakan, sanksi untuk kader tersebut bervariasi. "Sanksinya administrasi, seperti teguran, lalu catatan, dan seterusnya. Pemecatan adalah yang paling terakhir," tutur Fayakhun.

Dia memastikan, pengurus Golkar baik di tingkatan DPD ataupun DPP tetap mendukung Ahok. "Kalau pengurus, saya pastikan 100 persen (dukung)," kata dia.

Fayakhun menyebut, berdasarkan survei internal Partai Golkar pada 21 Juli 2016, sebanyak 61 persen warga mendukung Ahok.