Tim Anies - Sandi Serang Pemprov DKI Jakarta soal Dana CSR

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandiaga, Anggawira mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).

"Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira,  Minggu 9 April 2017, seperti dikutip dari Antara.

Kebijakan dari Pemprov DKI tersebut, menurutnya, dinilai gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama pengunaanya dalam forum CSR. Selain itu, dana CSR harus masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.

Anggawira menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.

"Artinya, hal-hal tersebut jangan dilakukan off budget. Untuk memenuhi unsur transparansi tentu lebih baik program pembangunan ini dikelola di dalam budget, lewat proses tender, dengan mekanisme yang jelas," papar anggota tim pemenangan Anies-Sandaiga.

Anggawira menilai, tindakan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang meminta pihak swasta yang kena denda atas KLB untuk membangun simpang susun Semanggi merupakan sebuah kesalahan.

Sebab menurut ketentuan yang berlaku, ia menambahkan, dana dari hasil pembayaran denda harus lebih dulu masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"Pemprov DKI tentunya sangat memahami ketentuan tersebut. Namun, yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah mengapa pembangunan proyek ini harus dilakukan di luar budget," ujar Anggawira.

Untuk itu, ia menjelaskan, seharusnya kebijakan tersebut dibahas terlebih dahulu bersama DPRD.

Ia juga mengkritik dana serapan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ahok-Djarot yang dinilainya sangat lambat.

Karena itu, Anggawira meminta agar pemprov DKI lebih mencermati hal ini dan melihatnya secara komprehensif.

"Pemprov DKI harus bisa menerima kritikan seperti ini dengan tangan terbuka, dan melihat hal ini secara komprehensif," ujar anggota tim pemenangan Anies-Sandiaga ini.