Mendagri Ingatkan Lagi soal Pencairan Dana Hibah untuk Pilkada 2020

Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. 

Hal itu disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada Serentak seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa, 9 Juni 2020. 

"Kita harapkan agar sebelum tanggal 15, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui adendum NPHD," ujarnya.

Tito juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Mantan Kapolda ini juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

"Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah. Realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen. Kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyak 41,68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi. Masih kurang 50-an persen yang belum terealisasi," papar Tito.

Tito mengatakan, telah menggelar rapat dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada. Dalam rapat itu, pemda diminta sebelum tanggal 15 Juni segera mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Melalui Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri juga telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan di luar NPHD.

"129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan. Dari 129 daerah yang sudah melaporkan masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya, mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing. Kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan," jelasnya.

Tak kalah penting, Tito juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

"Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP," jelas Mendagri. 

Simak berita Times Indonesia lainnya di sini.