Cak Imin Sebut Program Food Estate Era Jokowi Terbukti Gagal, Tak Akan Dilanjutkan

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, program food estate yang digagas era Presiden Joko Widodo atau Jokowi terbukti gagal. Bahkan, menurut Cak Imin program itu tidak menghasilkan.

"Food estate terbukti gagal setelah di jalankan dan tidak menghasilkan," kata Cak Imin usai acara Mukernas MUI di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 1 Desember 2023.

Apabila jadi capres dan cawapres terpilih 2024, dia dan capres Anies Baswedan dipastikan bakal mengevaluasi program lumbung pangan itu. AMIN, kata dia akan fokus pada produktivitas petani.

"Kita pasti evaluasi food estate itu dengan membuat produktivitas petani kita yang tinggi, menciptakan lahan yang lebih produktif untuk petani kita," katanya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan pandangannya saat ditanyai apakah AMIN akan melanjutkan program food estate itu ke depan. Cak Imin berujar, program itu tidak akan dilanjutkan.

"Ya pasti nggak dilanjutkan," ujar Cak Imin.

Cak Imin menuturkan, petani bertugas untuk memproduksi produk pertanian. Pemerintah, kata dia mestinya dapat menjamin kepastian harga kepada petani.

"Sehingga peran bulog seperti peran masa lalu yang memberikan kepastian harga sekaligus penyerapan hasil produksi. Itu lebih baik dibanding yang lain. Food estate telah gagal," ucap cawapres pendamping Anies Baswedan ini menandaskan.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan menyatakan lebih memilih program contract farming ketimbang food estate.

Hal itu disampaikan Anies saat kampanye pemilu 2024 di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023). Anies kemudian menjelaskan alasannya.

"Jadi yang disebut sebagai petani kontrak itu dimana mereka tetap berusaha di wilayah mereka dan pemerintah justru melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian," kata Anies Baswedan.

Menurut Anies, program food estate justru membuat dana tidak diterima rakyat yang bekerja untuk produksi pertanian. Dia menilai, contract farming atau pertanian kontrak lebih menghargai para petani.

"Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita itu diberikan ke tempat yang baru ke tempat yang dikelolah oleh koorporasi," ucap Anies.

"Padahal, dana yang sama itu kalau yang diberikan untuk contract framing maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya berproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming," lanjut dia.

Anies menyatakan, kontrak pertanian bisa memberikan kepastian pasar bagi para petani lewat kerja sama kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun milik swasta.

Capres yang diusung Partai NasDem, PKB dan PKS itu menyebut, tugas pemerintah ialah menyiapkan regulasi agar produk pertanian dari petani dapat diakomodir semua badan usaha yang ada. Selain itu, kata Anies, kepastian harga untuk para petani pun terpenuhi.

"Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian," ucap Anies.

Ketum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto pun angkat bicara terkait program contract farming yang ditawarkan Anies Baswedan tersebut.

Dia mengatakan, contract farming adalah petani yang tidak punya tanah. Sementara itu, Airlangga menginginkan bahwa petani perlu punya tanah, bukan sebagai pekerja petani, sehingga lebih sejahtera.

"Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah kita tidak mau itu, kita mau farmer yang punya tanah," ujar Airlangga saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, pada Kamis (30/11/2023) malam.

Karena itu, kata Menko Perekonomian ini, pasangan Prabowo-Gibran lebih condong mengembangkan program food estate dibandingkan contract farming.

"Oleh karena itu kita kembangkan apa yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua," ujar Airlangga Hartarto.