HEADLINE: Kejutan Caleg 2019, Aksi 'Lompat Pagar' hingga Calon Tak Terduga

Liputan6.com, Jakarta - Pukul 00.00, Rabu 18 Juli 2018, pendaftaran bakal calon legislatif dalam Pemilu 2019 resmi ditutup. Sebanyak 16 partai sudah menyetor nama-nama jagoannya yang akan memperebutkan kursi DPR RI. Baru hitungan jam berlalu, namun, banyak kisah menarik yang terkuak, salah satunya aksi 'lompat pagar' sejumlah kader parpol. 

Salah satu yang paling menarik perhatian adalah artis sinetron Lucky Hakim. Ia pindah dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Nasional Demokrat (Nasdem). Konon, ada aroma duit di balik kepindahan mantan anggota DPR RI yang di-PAW (pergantian antar waktu) alias diberhentikan. 

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, setidaknya ada dua kadernya yang 'dibajak' untuk masuk ke Partai Nasdem, yang menurutnya mirip transfer pemain sepak bola. 

"Kalau Lucky ditransfer, Rp 2 miliar dari Rp 5 miliar. (Nilainya) Rp 5 miliar tapi baru terima Rp 2 miliar. Dia SMS ke saya. Selain karena PAW ya," kata dia.

Pernyataan Zulkifli Hasan dan para petinggi PAN lain dibantah keras Lucky Hakim. Bekas suami selebritas Indadari Mindrayanti itu menyebut, kabar kepindahannya ke Nasdem karena iming-iming Rp 7 miliar merupakan gosip aneh. Hal tersebut, kata dia, tidak benar dan tidak masuk akal.

"Saya sudah mundur jauh-jauh hari sebelum pencalegan. Pada 11 April saya mengundurkan diri dari PAN karena sudah tidak sepaham dan ini menjadi keadaan yang tidak nyaman bagi saya dan bagi DPP PAN. Buktinya mereka mem-PAW saya di rapat pleno harian tertanggal 31 Januari 2018," kata Lucky Hakim kepada Liputan6.com, Rabu (18/7/2018).

Lucky mengatakan, ia mendapat 57.800 suara di Dapil Jabar VI. "Bahkan dibandingkan Desy Ratnasari, Anang (Hermansyah), Primus (Yustisio), dan Eko (Eko Hendro Purnomo alias Eko patrio), alhamdulillah suara saya yang tertinggi. Selama ini PAN tidak punya kursi di Jabar VI," kata dia.

Dia pun menegaskan, penyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait uang miliaran rupiah dari Nasdem untuk kepindahannya tidak benar. "Saya membantah dengan tegas. Saya menganggap ini adalah ungkapan kerinduan Bang Zul sama saya aja," kata dia.

Lucky mengaku masuk Nasdem pada 20 April 2018. Dia saat ini menjadi bakal caleg partai besutan Surya Paloh itu di Dapil Jabar VI. 

"Tentu insyaallah akan saya rebut kembali apa yang sudah menjadi hak saya. Kalau Allah berkehendak maka insyaallah 1 kursi DPR RI dapil Jabar IV untuk Nasdem," kata Lucky. 

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate membantah isu yang menyebut partainya membayar uang muka atau down payment (DP) artis sebesar Rp 2 miliar untuk menjadi bagian dari partainya. Dia mengaku kaget ketika mendengar adanya kabar itu.

"Hah? Banyak banget itu. Enggak ada. Kasih saya saja, kumpulin sini, banyak amat," ujar Johnny di Kantor KPU, Jakarta, Senin 16 Juli 2018.

Johnny menegaskan, Partai Nasdem tidak membayar dan tidak menarik biaya dari siapapun yang menjadi caleg partainya, termasuk dari kalangan artis. "Kamu kali saja, berapa triliun itu. Nasdem menerapkan politik tanpa mahar. Kami tidak menarik biaya dari calon," ucap dia.

Menurut dia, justru Partai Nasdem memfasilitasi mereka. Contohnya untuk hal-hal yang umum seperti atribut. "Juga memfasilitasi mereka bagaimana berpolitik yang murah dan efisien," kata Johnny.

Sementara itu, saat pendaftaran bakal caleg ke KPU yang ditutup pada 17 Juli 2018, terungkap sejumlah kader partai yang berpindah haluan. Selain kader PAN, anggota DPR dari Fraksi Hanura juga banyak yang dan memilih pindah ke Partai Nasdem untuk mendaftar sebagai caleg 2019. Di antaranya Arif Suditomo, Fauzi Amro, Rufinus Hotmaulana, Dossy Iskandar, Dadang Rusdiana.

Selain itu, PAN juga menampung tokoh yang pindah dari partai lain. Antara lain Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PPP Abraham Lunggana alias Lulung, dan mantan Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding yang sempat bikin gonjang-ganjing kepengurusan Osman Sapta Odang.

Selain itu, pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi juga jadi caleg PDIP. Ia sebelumnya sempat geser ke Partai Hanura.

Saksikan video terkait fenomena politikus pindah partai berikut ini:

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menjelaskan alasannya meninggalkan PPP. Di antaranya, konflik yang berkepanjangan di internal PPP dan polemik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Konflik di PPP itu berkepanjangan. Kemudian kita juga merasa gelisah saat itu, sebelum konflik itu selesai muncul lah pilkada DKI. Nah dua-dua ini kan dukung Ahok, kemudian saya tidak mendukung Ahok. Kan yang punya hajat saya, ketua DPW. Nah saya menentukan sikap bahwa saya tidak ke Ahok. Tapi saya diberhentikan, malah dipecat," kata Lulung saat dihubungi, Rabu (18/7/2018)

Atas dasar hal tersebut, dan atas saran pimpinan FPI Rizieq Shihab, dia memutuskan pindah ke PAN.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati juga memilih menyeberang ke Nasdem. Mantan peragawati itu mengaku, kepindahannya bukan karena sudah tidak betah di partai berlambang Kakbah itu. Dia pun berterima kasih kepada PPP yang telah mengundangnya untuk bergabung 7 tahun lalu.

"Saya berterimakasih dan bersyukur yang memperkenalkan saya pada dunia politik dan PPP ini banyak pemilih tradisional. Saya melihat PPP ini masih perlu waktu untuk menjangkau orang di luar pemilih tradisional, makanya saya bergabung di Nasdem," kata Okky kepada Liputan6.com.

Okky mengaku keluar dari PPP secara baik-baik. Dia telah berbicara dengan wakil ketua Fraksi dan dewan pakar PPP. "Jadi mereka tahu kenapa kemudian saya pindah ke Nasdem, dan mereka so far baik baik saja mereka memahami hak politik saya," ucap Okky.

Sementara itu, pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi mengatakan, kepindahannya dari Hanura ke PDIP kali ini merupakan pilihan politik, pilihan hati nurani, dan ijtihad haluan politik. Keputusannya ini juga sudah dikaji dengan matang.

Yusuf menuturkan, pada 9 Mei 2018, dia berkomunikasi denga TB Hasanuddin, Ketua DPD PDIP Jabar. TB saat itu mengaku sangat senang bila bisa merapat. Hingga akhirnya bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 12 Mei 2018 dan menyampaikan pertanyaan.

"Apakah saya bisa diterima merapat ke PDIP? Jawaban Pak Sekjen, 'Saya bukannya senang, tapi bahagia Akang bersedia merapat ke PDIP'. Saya tidak akan berpolitik praktis, kecuali bersama PDIP," ujar Yusuf Supendi dalam keterangannya kepada Liputan6.com.

Hingga akhirnya pada 9 Juli 2018, kembali bertemu Hasto dan dibuatkan kartu tanda anggota PDIP dan menyerahkan persyaratan menjadi bacaleg DPR dari Dapil V Jabar, Kabupaten Bogor.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Umum PDIP, Pak Sekjen, dan teman teman yang membantu kelancaran administrasi pencalegan," kata dia.

Yusuf menambahkan, tidak takut bila dicap sebagai 'kutu loncat'. "Siapa takut?" kata dia.

"Apabila sudah yakin, tidak ragu ragu, dan mantap : Anjing menggonggong, kafilah berlalu, soal pandangan positif dan negatif hal yang sangat wajar," imbuh dia.

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengakui, kepindahan kader memengaruhi parpolnya. Meski, kata dia, efeknya tak besar.

"Kalaupun ada, (efeknya) kecil. Karena konstituen PPP itu militan tidak mudah tergiur iming-iming," kata Baidowi kepada Liputan6.com, Rabu (18/7/2018). Dia menyatakan, di PPP sendiri punya banyak wajah baru.

Sementara itu, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Soni Sumarsono yakin, bergabungnya kader partai berlambang matahari itu ke sejumlah partai tak akan berdampak apapun. Dia mengaku yakin, PAN memiliki banyak kader-kader yang hebat.

Dia mengatakan, proses pendaftaran caleg di PAN sangat panjang dan melalui seleksi yang sangat ketat. Persaingannya pun berat. Menurut Soni, jumlah yang didaftarkan ke KPU dan mendaftar perbandingannya bisa 1:2, bahkan lebih. 

"Kriterianya tentu selain yang sudah ditetapkan KPU seperti bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah tersangkut tindak pidana korupsi dan lainnya.. Tentu terkait track record, dedikasi dan loyalitas terhadap perjuangan partai dan siap berjuang untuk kepentingan rakyat dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan lainnya," kata dia.

Karena itu, PAN yakin, calonnya bisa menang di dapil-dapil yang diincar. PAN menargetkan minimal mendapat satu kursi tiap satu dapil.

"Untuk bisa memenangkan suara di suatu dapil tidak bisa hanya dibebankan pada satu atau dua orang caleg tapi menjadi kewajiban semua caleg untuk bekerja keras meraih simpati rakyat. Maksudnya memenangkan kursi atau mendapatkan kursi," kata dia.

Secara terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada rakyat sebagai hakim tertinggi untuk menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dia menegaskan, PDIP tidak merekrut sembarang orang, tak asal artis bisa bergabung. Mereka yang direkrut memiliki rekam jejak yang baik dan kompetensi.

"Dari keluarga Koes Plus bersaudara, mengapa ada dua orang Cihica Koeswoyo dan Saharyo Koeswoyo, karena kami melihat lagu Nusantara yang merupakan lagu favoritnya seluruh DPP yang ada di sini. Lagu Kembali ke Jakarta sebuah semangat bagaimana rakyat bergembira, tetapi secara bersamaan juga menggelorakan rasa cinta tanah air," kata dia.

Dia mengakui ada daerah yang berat perolehan suaranya karena sebelumnya tidak memiliki kursi. Contohnya, Gorontalo, Aceh II, Sulawesi Tenggara, dan Sulsel III. "Daerah-daerah tersebut kami harap ada representasi partai di situ. PDIP menargetkan minimum satu kursi di setiap dapil," kata dia.

Saat dihubungi, pengamat politik dari Populi Center, Usep Ahyar menilai, ada sejumlah faktor yang membuat kader pindah haluan maju caleg 2019.

"Mungkin tidak diopeni juga di partainya, ada yang posisinya itu tidak sentral, ada tawaran baru lebih berperan di partai. Ini saya kira menentukan struktur, lalu kemudian bisa termasuk dalam kategori pertama saya kira nomor urut bisa menjanjikan (nomor urut di partai lain lebih menentukan), wilayah lebih menjanjikan, jadi faktor penghitung kemenangan ini menjadi dominan," kata dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, kepindahan kader maju caleg dari partai lain bisa juga ada motif lain. Misalnya, ingin juga maju saat pemilu kepala daerah.

Usep menambahkan, di Pileg 2014, ada 80-an artis atau publik figur yang mencalonkan jadi anggota parlemen. Akan tetapi hanya sekitar 20 persen yang terpilih jadi anggota legislatif.

"Jadi itu menurut saya popularitas bukan segalanya, tapi ini dapat meningkatkan elektabilitas akan lebih mudah ketimbang yang belum dikenal sama sekali," kata dia.

Menurutnya, ada dua hal bisa dilakukan parpol untuk menjaga kualitas calegnya. Pertama tetapkan jenjang perkaderan yang baik. Kedua, terapkan sistem siapa yang berprestasi dan siapa yang berkontribusi besar, diprioritaskan.

Selain kepindahan para kader, pendaftaran caleg Pemilu 2019 juga diwarnai kejutan. Salah satunya datang dari Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo. Dia maju menjadi caleg PDIP. Mantan Jubir KPK itu mengaku sudah merenungi keputusan tersebut sejak enam bulan lalu.

"PDIP menjadi pilihan saya karena saya menganggap PDIP adalah partai yang lebih banyak menyentuh dan bicara tentang rakyat kecil," kata Johan melalui keterangan tertulis kepada Liputan6.com, Selasa 17 Juli 2018.

Mantan Juru Bicara KPK ini juga merasa cocok dengan gagasan PDIP. Semangat PDIP juga sejalan dengan pandangan hidupnya. "Selain itu, konsep PDIP tentang negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila serta paham nasionalis religius yang diusung PDIP sesuai dengan prinsip saya dalam bernegara," ia berujar.

Johan Budi akan maju menjadi anggota DPR melalui Daerah Pemilihan Jawa Timur VII.

Selain nama Johan Budi, salah satu kabar mengenai pencalegan yang mengagetkan adalah munculnya nama Kapitra Ampera yang maju lewat PDIP.

Ia dikenal sejak aktif dalam Aksi Bela Islam 212. Dia juga merupakan pengacara Rizieq Shihab itu. Sementara diketahui PDIP mendukung Ahok di Pilkada DKI 2017.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya mendaftarkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) Kapitra Ampera ke KPU. Hasto menuturkan pendaftaran caleg itu seharusnya diketahui oleh Kapitra.

"Ya berkas (Kapitra Ampera) itu memang kami masukan ke KPU. Jadi proses kami online ada beberapa referensi dari mereka-mereka, yang dari DPP PDI Perjuangan diberikan akses untuk melakukan rekruitmen dan pendekatan ke tokoh tersebut," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).

Hasto mengklaim saat ini Kapitra masih dalam tahap berproses. PDIP, kata dia, tentunya menghormati keputusannya tersebut. "Beliau masih melakukan dialog yang intens dan melakukan istikharah untuk minta petunjuk Allah, dialog intens mengingat komitmen yang dipegang PDIP dialog ini terus dilakukan," pungkas dia.

Sementara Kapitra sendiri belum secara tegas menjawab mengenai kabar dia sebagai caleg PDIP. Soal PDIP, Kapitra mengaku kurang setuju bila ada anggapan partai itu dibenci masyarakat karena jauh dari nilai ke-Islaman. Dia menuturkan, PDIP juga bekerja sama dengan partai Islam saat mengusung calon-calon kepala daerah.

"Itu bagaimana, itu urusan mereka lah urusan umat, urusan saya adalah tanggung jawab saya secara personal kepada Tuhan, kepada diri saya dan kepada masyarakat, kepada Indonesia," ujar Kapitra.

Dia pun menegaskan, bahwa tidak ada satu partai politik pun yang meminta, merekomendasikan dan mencalonkan dirinya sebagai caleg selain PDIP. Kapitra juga tak merasa dirinya pindah haluan politik bila bergabung dengan PDIP.

"Pindah haluan, memang saya ini kapal. Haluan mana yang saya pindahin? Apa saya pindah agama? Katakanlah umpamanya saya caleg PDIP, lalu saya murtad? Saya kafir? Saya munafik? Yang bener aja dong," ujar Kapitra Ampera.

Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK juga maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Mereka adalah Menteri Agama Lukman Hakim yang didaftarkan sebagai calon legislatif dari PPP. Dia maju di Dapil Jawa Barat VI, Bekasi Kota dan Depok. 

PAN juga mendaftarkan Menpan RB Asman Abnur sebagai caleg di Pemilu 2019.

Menteri lainnya yang juga menjadi caleg di Pileg 2018 adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang maju melalui PDIP.

Ada sejumlah hal yang ditekankan Jokowi kepada para menterinya yang menjadi caleg, seperti diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Yang paling penting jangan kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Selama dia cuti ya diperlakukan seperti caleg biasa," kata Pramono Anung di kantornya, gedung Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 17 Juli 2018.

Pramono mengatakan, pemerintah juga akan mengawasi penggunaan dana kampanye para menteri yang nyaleg tersebut. Contohnya, menteri dilarang menggunakan anggaran kunjungan kerja atau dinas untuk kepentingan politik di daerah pemilihan.

Selain itu, Pram memastikan fasilitas kedinasan otomatis tidak diberikan apabila menteri tersebut tengah berkampanye.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, setelah pendaftaran bakal caleg selesai, pihaknya melanjutkan proses pemeriksaan dokumen-dokumen atau penelitian yang sudah dimasukkan ke KPU.

1. PKB, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan 575, dengan rincian laki-laki 355 orang dan perempuan 220 orang. Persentasi perempuan 38,26 persen, status pengajuan diterima.

2. Gerindra, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan 575, dengan rincian laki-laki 362 dan perempuan 213 orang. Persentase perempuan 37,04 persen, status pengajuan diterima.

3. PDIP, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah yang calon diajukan 575 orang, dengan rincian laki-laki 360 orang dan perempuan 215 orang. Persentase perempuan 37,39 persen, status pengajuan diterima

4. Golkar, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan 575 orang dengan rincian laki-laki 357 orang dan perempuan 218 orang. Persentase perempuan 37,91 persen, status diterima.

5. Nasdem, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan 575, dengan rincian laki-laki 355 orang dan perempuan 220 orang. Persentase perempuan 38,26 persen, status diterima.

6. Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan 375 orang dengan rincian laki-laki 195 orang dan perempuan 180 orang. Persentase perempuan 48 persen, status diterima.

7. Berkarya, jumlah dapil 80. Jumlah calon yang diajukan 575 orang dengan rincian laki-laki 346 orang dan perempuan 229 orang. Persentase perempuan 39,83, status diterima.

8. PKS, jumlah dapil 80. Calon yang diajukan berjumlah 538 orang berdasarkan data Silon dengan rincian laki-laki 326 orang dan perempuan 212 orang. Persentase perempuan 39,41, status diterima.

9. Perindo, jumlah dapil yang diajukan 80. Calon yang diajukan berjumlah 575 orang dengan rincian laki-laki 353 orang dan perempuan 222. Persentasi perempuan 38,61, status diterima.

10. PPP, jumlah dapil 80, calon yang diajukan berjumlah 557 orang dengan rincian laki-laki 327 orang dan perempuan 230 orang. Persentase perempuan 41,29 persen, status diterima.

11. PSI, jumlah dapil yang diajukan 80, jumlah calon yang diajukan mencapai 575 orang dengan rincian laki-laki 313 orang dan perempuan 262 orang. Persentase perempuan 45,57 persen, status diterima.

12. PAN, jumlah dapil 80. Jumlah calon yang diajukan 575 orang dengan rincian laki-laki 357 orang dan perempuan 218 orang. Persentasi perempuan 37,81 persen, status diterima.

13. Hanura, jumlah yang diajukan 80, jumlah calon 559 orang dengan rincian laki-laki 325 orang dan perempuan 234. Persentase perempuan 41,86 persen, status pengajuan diterima.

14. Demoktrat, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan mencapai 574 dengan rincian laki-laki 347 orang dan perempuan 227 orang. Persentase perempuan 39,55 status diterima

19. PBB, jumlah dapil yang diajukan 80. Jumlah calon yang diajukan 415 laki-laki 243 perempuan 172. Persentase perempuan 41,45 status pengajuan masih proses penelitian syarat pengajuan calon.

20. PKPI, jumlah dapil yang diajukan 77. Jumlah calon yang diajukan 177 dengan rincian laki-laki 78 orang dan perempuan 99 persentase 55, 93 persen, status diterima.

"Ini rekapitulasi yang kita buat berdasarkan silon, kami minta untuk parpol untuk nama-nama calon yang di hard copy tapi belum di input ke silon kita agar segera diinput. Mudah mudahan setelah selesai secara keseluruhan KPU segera membuka akses silon agar bisa dilihat masyarakat," kata Arief.

Komisioner KPU Pramono menjelaskan, setelah pendaaftaran, pihaknya melakukan verifikasi atau penelitian administrasi. Kemudian pada 19-21 Juli, KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi ini kepada parpol untuk dilakukan perbaikan.