Pemerintah Belum Punya Data Backlog Perumahan yang Akurat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) diharapkan memiliki data yang akurat terkait kebutuhan dan penyediaan rumah di Indonesia. Pasalnya selama ini asumsi backlog rumah antar instransi berbeda-beda.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa mengatakan, dengan memiliki data yang akurat, maka kebijakan yang diambil terkait dengan perencanaan pembangunan rumah bagi masyarakat akan tepat sasaran.

"Dulu saya pernah usulkan, data hasil sensus tahun 2010 dicoba di intensifkan lagi, diperdalam, kemudian diambil di beberapa tempat secara khusus, untuk bisa mendapatkan data backlog yang sebenarnya, dan data backlog itu harusnya tiap tahun harus berbeda-beda," ujarnya di Kantor Kementerian PU-Pera, Senin (24/8/2015).

Suharso menjelaskan, angka backlog perumahan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada periode 2009-2011 hingga saat ini masih sama yaitu sekitar 13,5 juta. Padahal jika program-program pemerintah terkait perumahan telah berjalan, angka ini harusnya berubah.

"Backlog ini saya tidak tahu, waktu saya masuk di kabinet, saya juga tau jumlahnya segitu, perhitungan-perhitungannya bagaimana. Apakah benar kebutuhan rumah segitu? Banyak data-data yang meragukan, sehingga perlu dievaluasi dan 13,5 juta backlog itu harusnya diperjelas, berapa demand kita kan tidak tahu," kata dia.

Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono mengakui bahwa pemerintah belum mempunyai angka yang pasti soal selisih kebutuhan dan ketersediaan rumah ini. Menurutnya, jika berdasarkan data BPS, backlog rumah mencapai 13,5 juta. Sedangkan angka Bappenas hanya setengahnya.

"Backlog itu kan angkanya lebih dari satu. Makanya tadi saya bilang sekitar 10 juta. Kalau data BPS 13,5 juta, kalau Bappenas 7,6 juta. Kita memang belum ada satu angka yang menurut data itu backlog kita itu berapa. Dulu Pak Suharso 13,5 juta," tandasnya. (Dny/Gdn)