7 Sikap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari Rakornas di Pekanbaru

Liputan6.com, Pekanbaru - Tahapan Pilpres 2019 telah usai setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Usai putusan itu, KPU akhirnya menetapkan pasangan 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

Ketukan palu majelis hakim di MK ternyata belum menghilangkan sentimen serta polarisasi pendukung kedua calon. Masih banyak perang status di media sosial sehingga upaya merajut persatuan masih menjadi fokus pemerintah saat ini.

Keadaan ini lalu diangkat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam rapat koordinasi nasional di Pekanbaru dengan tema Mempersatukan Indonesia. Kegiatan hingga 6 Juli 2019 ini dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi.

"Momentum Rakornas adalah salah satu cara membumikan prinsip persatuan yang telah kita bangun. Bagaimana konflik bisa kita sudahi dengan momentum ini," kata Ketua DPP IMM Najih Prasetyo di Pekanbaru.

Najih menjelaskan, kultur politik Indonesia saat ini berada di turbulensi paling rendah sehingga terjadi konflik berkepanjangan. "Hal ini yang harus disikapi, bagaimana kita bersatu lagi membangun Indonesia," katanya.

Selain itu, Najih mengatakan saat ini banyak narasi yang berusaha mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan MK.

Menurutnya, cara mereduksi opini negatif itu tidak hanya bisa dilakukan elit politik. Kaum millenial juga punya peranan penting, apalagi pada Pilpres lalu lebih dari 42 persen suara berasal dari generasi muda.

"Milenial harus meredam ini, kalau dibiarkan maka generasi muda bisa tidak percaya lagi dengan lembaga negara," ucap Najih.

Dengan Rakornas sebagai sidang tertinggi ketiga di DPP IMM ini, Najih berusaha mengajak mahasiswa mengambil peran. Selanjutnya akan diminta ke ratusan pengurus di daerah seluruh Indonesia untuk menyebar virus persatuan.

"Ada 332 cabang di seluruh Indonesia dengan asumsi dapat menjadi 'influencer' kepada masyarakat untuk menyudahi perpecahan. Tentunya kita yang di daerah harus terintegrasi sehingga tidak ada informasi yang terputus," ujarnya.

Lebih jauh, Najih menjelaskan proses Pemilu 2019 yang seharusnya menjadi pelajaran dan juga pengalaman bagi bangsa tersebut turut menyampaikan tujuh pernyataan sikap atas perkembangan politik bangsa usai pemilu.

1. Seluruh bangsa Indonesia harus menerima pasangan Bapak Ir. Joko Widodo dan K.H. makruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2019-2024 yang sah secara hukum.

2. Presiden dan wakil presiden terpilih harus merangkul dan merajut kembali persatuan bangsa. presiden dan wakil presiden harus menjahit robekan dan keterbelahan bangsa selama pilpres berlangsung.

3. Presiden dan wakil presiden hendaknya memilih kabinet dengan pertimbangan track record, pengalaman dan juga profesionalitas, bukan memilih kabinet atas pertimbangan transaksional.

4. Kepada partai pengusung pemenang, hendaknya kader-kader yang menduduki jabatan kenegaraan, menjalankan pemerintahan dengan amanah dan tangungjawab. Hindari segala macam penyimpangan sebagaimana praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Kepada partai yang kalah, jika tidak menghendaki untuk bergabung dalam kabinet, hendaknya melakukan kritik-kritik yang kontruktif dalam upaya membangun kemajuan bangsa.

6. Presiden harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. Menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia.

7. Kepada penyelenggara pemilu harus mengevaluasi secara total praktek pemilu tahun ini agar tidak terulang di tahun berikutnya. pemilu juga harus mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja.