Masyarakat Pesantren Garut Kampanyekan Fikih Politik Jelang 1 Abad NU, Bagaimana Ajarannya?

Liputan6.com, Garut - Kalangan pesantren Nahdliyin Kabupaten Garut, Jawa Barat, terus mengampanyekan hadirnya fikih peradaban dan fikih siyasah (politik) bagi masyarakat umum, menjelang puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama (NU).

"Fikih peradaban dan fikih siyasah bukan produk baru pesantren, tapi baru dikampanyekan saat ini," ujar Pengasuh Pondok Pesantren (ponpes) Assa'adah Limbangan Garut KH. Rd. Amin Muhyiddin Maulani, dalam 'Halaqoh fikih Peradaban, Fikih Siyasah NU dan Negara Bangsa,' di Aula Ponpes Assa'adah, Senin (26/12/2022).

Menurutnya, kehadiran fikih peradaban dan fikih siyasah harus menjadi pegangan umat Islam terutama kalangan Nahdliyin, dalam mempertahankan kedaulatan dan persatuan bangsa.

"Ingat banyak sekali paham dari luar yang mengatasnamakan agama Islam yang sengaja disebarkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945," kata dia.

Hadirnya fikih peradaban dan fikih siyasah atau politik, memberikan banyak pegangan bagi masyarakat, pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

"Sudah bukan saatnya peradaban manusia saat ini dijejali oleh permusuhan atas nama agama, namun sebaliknya harus mengedepankan persaudaraan," ujar dia.

Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Garut itu kemudian mencontohkan hadirnya fenomena semangat beragama dalam bentuk hijrah, yang menyampingkan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat sekitar.

"Hadirnya fikih peradaban justru lebih mengedepankan pentingnya toleransi dan moderat dalam menjalankan agama," ujar dia.

Pimpinan Pesantren luhur Alwailah Garut KH Thonthowi Djauhari menambahkan, hadirnya fikih peradaban memberikan peluang kepada masyarakat, lebih aktif dalam memilih hukum syariah sesuai dengan aturan yang berlaku d sebuah wilayah atau negara.

"Agama justru melarang pemaksaan atas nama agama itu sendiri," kata dia mengingatkan.

Ia menyatakan, dalam prakteknya ada beberapa jalur yang bisa ditempuh masyarakat dalam penerapan syariah secara utuh yakni jalur formalisasi agama, kultural dan politik sebuah bangsa.

"Dari tiga formalisasi tadi yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah jalur kultural dan politik, sementara formalisasi agama tidak cocok di tengah heterogen bangsa Indonesia," kata dia.

Sementara bagi mereka yang tidak menerima hal itu, akhirnya muncul kelompok ekstrem agama yang mengklaim pendapat kelompoknya paling benar sendiri.

"Mayoritas ijtihad dibangun di atas fondasi dilalah dzonniyyah atau sangkaan, sehingga tidak satupun dari madzhab yang berani mengklaim paling benar," kata dia.

Bahkan, para kelompok yang tidak sejalan dengan pemikiran atau ijtihad mereka, perlu dibasmi dengan jalan paksaan atau kekerasan.

"Mereka kadang beranggapan kelompok yang tidak mau dibenarkan, dianggap kafir," ujar dia.

Sebelumnya, dua pesantren NU di Garut yakni Pesantren Al-Musadaddiyah dan Pesantren Nurul Huda, Cibojong Cisurupan Garut, telah menggelar kegiatan serupa.