Liputan6.com, Jakarta - Buruh migran masih menjadi pembahasan yang seolah tidak ada habisnya. Salah satunya, buruh migran rentan terjebak dalam sindikat perdagangan manusia.
Hal ini melatarbelakangi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM) PP Muhammadiyah mengadakan diskusi publik dengan tema "Membela Keadilan Pekerja Migran Indonesia" di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2023).
Diskusi publik kali ini dibarengi dengan nonton bersama (nobar) film berjudul “Undocumented” yang mengangkat tema kisah pilu pekerja migran pada saat wabah Covid-19 melanda dunia. Film dokumenter ini diproduksi oleh Watchdoc Documentary dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Advertisement
Baca Juga
Menurut Ketua MPM PP Muhammadiyah M Yamin, diskusi ini merupakan bagian dari ikhtiar MPM PP Muhammadiyah untuk menggugah kesadaran publik dan pembelaan terhadap nasib para pekerja migran. Pekerja migran sebagai salah satu sasaran utama program pemberdayaan yang akan dilakukan oleh MPM ke depan.
“Hal ini berkaca dari masih banyak pekerja migran korban perdagangan orang, korban penganiayaan dan kekerasan,” ujarnya.
Di lain pihak, dibutuhkan pendampingan untuk menggali potensi remitansi menjadi aset produktif dan wirausaha mandiri melalui pemahaman literasi keuangan.
Sementara, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menekankan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sipil, apalagi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan terbesar kedua di Indonesia. Berkenaan dengan topik yang diangkat dalam diskusi, Benny menambahkan sekarang ini pemerintah dan kita sedang menghadapi dua kelompok mafia,
“Yakni mafia perdagangan orang dan sindikat ijon rente yang menjerat hutang para calon PMI kita yang akan bekerja ke luar negeri," ucap Benny.
Ia menilai, mereka bergerak terstruktur dan dibekingi oleh aparat yang memiliki atributif kekuasaan. Oleh karenanya, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, butuh sinergi kelembagaan dan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan terbesar kedua memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah melawan para sindikat.