Ini Berbagai Upaya Pemprov Tekan Angka Stunting di Sulawesi Utara

Liputan6.com, Manado - Angka stunting di Sulut masih cukup tinggi, berada di 20,5 persen. Kondisi ini yang membuat Pemprov Sulut terus bekerja keras guna menurunkan angka gizi buruk tersebut.

Wagub Sulut Steven Kandouw mengatakan, angka stunting harus turun dari 20,5 persen menjadi 14 persen di tahun 2024 mendatang. Dia mengaku, mencapai angka 14 persen target penurunan stunting tersebut adalah target yang tidak mudah.

“Perlu upaya ekstra dari semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sulut,” ujarnya saat kegiatan 'Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2023'.

Dia memaparkan, kegiatan mengevaluasi kinerja penurunan stunting ini sudah berkali-kali dilakukan, semua pemangku kepentingan diperluas termasuk mengikutsertakan TP-PKK yang dijadikan ikon penanggulangan stunting.

“Kisi-kisi percepatan penanganan stunting sudah ada, panduan sudah jelas, bahkan dana dari berbagai sumber baik dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, maupun dari APBD sudah ada untuk penanganan stunting,” papar mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut ini.

Dia mengatakan, jika semua itu sudah ada kemudian yang jadi pertanyaan adalah mengapa angka stunting masih tinggi. Menurutnya, hal itu terkait komitmen dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Saya mengajak terutama kepala daerah dan wakil kepala daerah, SDM terkait atau memiliki benang merah atau yang mempunyai kewajiban mengurus stunting, mari kita evaluasi," ujarnya.

Kandouw menyatakan, apabila semua sudah berjalan sesuai 'on the track', menambah asupan gizi, mengawal semua hal terkait dengan penanganan stunting, pasti berjalan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengapresiasi peran Pemprov Sulut menggandeng para pihak untuk menurunkan stunting.

"Angka stunting nasional saat ini dari 24,4 persen turun menjadi 21,6 persen, sedangkan keluarga beresiko stunting juga mengalami penurunan dari 21,9 persen menjadi 13,5 persen," kata Hasto.

Namun Hasto menilai pada evaluasi pemberian makan tambahan pada bayi usia enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif ternyata masih kurang optimal.

 "Kami berharap masalah makanan tambahan dapat dicarikan solusi mengoptimalkan anggaran yang ada di pemerintah daerah," ujarnya.