Peringatan Keras Badko HMI Sumut soal PON 2024: Jangan Sampai Diperiksa KPK

Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2024-2026 menyayangkan sikap panitia pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024.

oleh Tim Regional diperbarui 25 Agu 2024, 19:59 WIB
Diterbitkan 25 Agu 2024, 19:59 WIB
venue PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) beserta dukungan pembangunan jalan di Stadion Utama Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada 2023-2024.
Sebagai dukungan untuk persiapan PON XXI Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pekerjaan pada venue PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) beserta dukungan pembangunan jalan di Stadion Utama Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada 2023-2024. (Dok. Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Deli Serdang Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2024-2026 menyayangkan sikap panitia pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024.

Badko HMI Sumut menilai, pihak panitia tidak serius menyukseskan event tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butarbutar, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (25/8/2024).

"HMI Sumut sangat menyayangkan sikap pihak panitia pelaksana PON Aceh-Sumut 2024, yang menurut kami tidak serius untuk menyukseskan PON 2024," kata Yusril.

Menurut Yusril, ketidakseriusan itu sudah sangat terlihat jelas. Beberapa diantaranya ketidaksiapan sebagian besar venue (lokasi), infrastruktur pendukung, dan tidak adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat luas.

"Ketidakseriusan panitia penyelenggara untuk menyukseskan PON 2024 ini sudah sangat jelas di depan mata kita," sebutnya.

"Bisa dilihat sendiri, silahkan dicek di lapangan. Baik dari sisi venue, sosialisasi dan keterlibatan masyarakat serta infrastruktur-infrastruktur pendukung lainnya. Belum ada yang benar-benar selesai," lanjutnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Tak Ingin Gagal

venue PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) beserta dukungan pembangunan jalan di Stadion Utama Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada 2023-2024.
Sebagai dukungan untuk persiapan PON XXI Tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pekerjaan pada venue PON XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) beserta dukungan pembangunan jalan di Stadion Utama Provinsi Sumut yang dilaksanakan pada 2023-2024. (Dok. Kementerian PUPR)

Ditegaskan Yusril, Badko HMI Sumut tidak ingin parhelatan olahraga nasional itu gagal dilaksanakan. Bila penyelenggaraan tidak sukses, maka akan menjadi catatan buruk untuk Sumut dalam penyelenggaraan kegiatan nasional berikutnya.

"Bila gagal, akan berefek di kemudian hari. Kepercayaan terhadap Sumut dalam penyelenggaraan event-event nasional akan hilang. Yang dirugikan masyarakat Sumut, khususnya anak-anak muda seperti kita yang masih panjang perjalanan dan prosesnya," bebernya.

Yusril meminta agar pelaksanaan PON Aceh-Sumut ditunda penyelenggaraannya bila belum siap untuk dilaksanakan pada September 2024 mendatang. Dia tak ingin penyelenggaraan even olahraga nasional itu terkesan dipaksakan karena akan mempermalukan masyarakat Sumut.

"Ditunda saja sampai benar-benar siap. Jangan dipaksakan, kalau dipaksakan sama saja mempermalukan kita, masyarakat Sumut. Panitia jangan buat malu Sumut dan masyarakatnya, apalagi pembukaan nanti akan dihadiri Presiden Joko Widodo langsung," sebutnya.


Antisipasi Tindakan Korupsi

PON Sumut
Pada PON XXI/2024, Maskot untuk Sumut yang diluncurkan bernama Hatra (Harimau Sumatera) (Istimewa)

Yusril juga mengingatkan agar pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PON 2024 untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek korupsi, apalagi sampai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan sampai ketidaksiapan dan ketidakseriusan ini disebabkan karena adanya praktek-praktek korupsi di dalamnya. Itu semakin menambah malu bagi kita, apalagi jika sampai di periksa KPK seperti PON-PON sebelumnya," Yusril mengingatkan.

"Saya minta agar pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi," Yusril Mahendra menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya