PT PP Incar Pendapatan Rp 30 Triliun pada 2019

Liputan6.com, Jakarta - PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk (PT PP Tbk) menargetkan mampu mengantongi pendapatan sebesar Rp 30 triliun pada 2019.

Pendapatan ini diperoleh dari proyek-proyek yang tengah dikerjakan oleh BUMN karya tersebut.

Direktur Utama PT PP Tbk, Lukman Hidayat mengatakan, pihaknya mengerjakan sekitar 100 proyek pada 2019. Proyek-proyek tersebut terkait dengan berbagai bidang antara lain energi, transportasi dan properti.

"Kita banyak, proyek PP yang dikerjakan itu sekitar 100 project. 100 itu on going, aktif. Ada properti infrastruktur, energi. Ada juga proyek investasi dan reguler," ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Total nilai proyek yang dikerjakan tersebut sebesar Rp 140 triliun. Dari jumlah ini, PT PP menargetkan mampu meraup pendapatan sebesar Rp 30 triliun.

"Kami rencana tahun ini kita bisa revenue Rp 30-an triliun. (Total nilai proyek) ‎Rp 140 triliun. (Nilai proyek yang paling besar) Infrastruktur," kata dia.

Salah satu proyek infrastruktur yang paling besar, lanjut Lukman, yaitu proyek pembangunan Bandara Kulonprogo, Yogyakarta. Nilai proyek bandara tersebut mencapai Rp 7 triliun.

‎"Infrastruktur yang tinggi itu yang Kulonprogo. (Nilainya) Rp 7 triliun. (Target selesai)‎ Secara kontraktual Februari 2020. Tapi kita harapkan tahun ini selesai," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya sepakat menggunakan baja produk PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Ini ditunjukkan dengan penandatanganan kesepakatan PT Krakatau Steel Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya (Persero) pada Jumat 23 November 2018.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim mengatakan, ini merupakan bentuk sinergi sederhana antar BUMN dalam mengembalikan kejayaan industri baja nasional.

"Belakangan ini industri baja nasional sedang mendapat cobaan besar. Makanya Bu Menteri dan jajarannya ingin mengembalikan kejayaan industri baja nasional, khususnya Krakatau Steel," ujar Silmy di Gedung Kementerian BUMN, Jumat pekan ini.

Perjanjian ini disepakati bukan tidak ada berbagai pertimbangan. Silmy mengaku selama ini telah menerima banyak masukan dari para penngguna baja, khususnya BUMN karya. Masukan ini mulai dari kualitas hingga harga baja itu sendiri.

Selama ini, industri baja nasional dihantam dengan produk-produk baja induction furnist yang kualitasnya kurang baik tapi memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk baja KS.

"Mulai saat ini kita akan kompetitif dalam hal harga. Tentu tidak bisa turunkan harga seperti produk induction furnist, tapi kita bantu supaya lebih kompetitif," tegas Silmy.

Dengan ada kesepakatan ini, Silmy mengharapkan bisa mendorong penjualan baja PT Krakatau Steel Tbk yang ditargetkan mampu meningkat 15 persen pada 2018. Seperti diketahui, saat ini konsumsi baja nasional sekitar 18 juta ton baja.

Namun, kapasitas industri dalam negeri hanya sekitar 10 juta ton, dengan kapasitas KS saat ini sebesar 5 juta ton per tahun. (Yas)

Saksikan video pilihan di bawah ini: