Liputan6.com, Surabaya - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengungkapkan, mulai dari April - Juni 2022, kurang lebih ada 50 outlet yang ditegur karena tidak mengikuti aturan Perwali Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
"Soal sampah plastik, kita keliling terus memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, sudah kita laksanakan. Temuan di lapangan ada beberapa yang masih belum menerapkan kantong ramah lingkungan, jadi pas kita datang, ada temuan sampah plastik di sana," ujar Hebi, Rabu (6/7/2022).
Baca Juga
Hebi mengaku, pengurangan penggunaan sampah plastik masih sulit dilakukan karena masyarakat dan pemilik usaha masih belum terbiasa dan beradaptasi dengan baik. Ia menjelaskan, paling sulit mengurangi penggunaan kantong plastik di pasar tradisional dan beberapa PKL atau toko kelontong.
Advertisement
"Memang susah, makanya saya berpikir, misal masuk ke mall itu wajib bawa kantong. Itu jalan satu - satunya. Tulis di mall atau pasar kalau mereka mau masuk harus bawa kantong sendiri," ucapnya.
Menurut Hebi, pengurangan penggunaan kantong plastik itu harus dilakukan dengan cara bertahap dan berkelanjutan agar masyarakat terbiasa. Bila dilakukan terburu - buru, akan timbul masalah baru di tengah masyarakat ke depannya.
"Ini harus ditekan, gimana caranya harus nol. Kita juga nggak bisa langsung nabrak. Kita berikan pengertian sedikit demi sedikit dan yustisi tetap jalan. Yang PKL sudah kita sosialisasikan," ujarnya.
Hebi menambahkan, menjalankan misi mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya, DLH tidak berjalan sendiri. Saat ini, ia menggandeng komunitas peduli lingkungan untuk melakukan sosialisasi dan survey dampak dari penerapan perwali tersebut selama tiga bulan terakhir.
Bisa Terus Ditekan
Ia berharap, pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya bisa terus ditekan dan berdampak baik pada lingkungan. Saat ditanya soal pengadaan kantong ramah lingkungan di pasar tradisional agar penggunaan kantong plastik dapat lebih ditekan, dia masih belum bisa memastikan hal tersebut karena keterbatasan anggaran.
"Nah itu anggarannya, dari Komunitas Nol Sampah juga sudah mengusahakan, seberapa jauh efektivitas perwali ini, kami bersama - sama melakukan sosialisasi dan sanksi apabila melanggar," ucapnya.
Advertisement