Upaya Cegah Stunting di Kota Malang Perlu Kolaborasi Perangkat Daerah

Liputan6.com, Malang - Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di pemkot berkolaborasi mengatasi stunting sejak anak dalam kandungan. Caranya, saling dukung menjalankan program edukasi dan intervensi stunting.

Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan, upaya menurunkan angka stunting bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial saja. Tapi juga seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Harus ada komitmen bersama, diwujudkan dalam bentuk program di tiap dinas.

“Jangan sampai ada anak dinyatakan stunting di era sekarang ini. Poin utamanya, seluruh rekomendasi tindakan preventif dan intervensi masuk program tiap OPD,” kata Sofyan Edi, Rabu, 27 Juli 2022.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, angka stunting di Kota Malang pada 2021 silam tercatat masih mencapai angka 9,9 persen. Artinya, dari 16 ribu anak yang lahir setiap tahun terdapat 1.600 stunting.

Seluruh OPD harus terlibat dalam tindakan preventif mencegah kelahiran anak stunting. Gencar mengedukasi tiap calon pengantin agar bersiap saat mengandung dan merawat bayi dengan baik. Serta mencegah ibu melahirkan terlalu muda, terlalu cepat/rapat jarak kelahiran dan terlalu tua.

Kemudian upaya intervensi terhadap bayi yang lahir dan dinyatakan beresiko stunting. Dalam rupa penanganan psikologi, kesehatan, maupun secara sosial kemasyarakatan demi menyelamatkan anak sejak dini.

“Ada kesempatan seribu hari pertama untuk menyelamatkan anak-anak yang dikatakan resiko stunting,” ujar Sofyan Edi.

Ia berharap seluruh rekomendasi tindakan itu masuk menjadi sebuah program seluruh OPD di lingkungan Pemkot . Agar upaya penurunan angka kasus anak stunting di Kota Malang dapat berjalan maksimal.

 Kolaborasi bersama pencegahan stunting itu sejalan dengan visi misi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar bagi semua warga. Karena itu seluruh OPD di Pemkot Malang harus saling dukung dan berkolaborasi.

Sofyan Edi Jarwoko menambahkan, upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata. Tapi perlu pula dukungan dari berbagai pihak lain seperti penggerak PKK sampai BKKBN.

“Harus ada pendampingan dari tenaga medis, relawan dan berbagai pihak lain sebagai upaya bersama penanganan bayi beresiko stunting,” ucapnya.