Civitas Akademika UB Malang Koreksi Total Hilangnya Etika dan Penegakan Hukum dalam Pemilu 2024

Liputan6.com, Malang - Civitas Akademika Universitas Brawijaya Malang menilai hari ini jadi momentum tepat untuk melakukan koreksi total penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu mencermati praktik penegakan hukum, etika politik dan demokrasi selama Pemilu 2024 ini

Koreksi itu disampaikan lewat pernyataan sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya Malang yang dibacakan di depan gedung Rektorat pada Selasa, 6 Februari 2024. Itu demi terwujudnya pemerintahaan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Mewujudkan semangat reformasi, penegakan hukum, etika politik dan demokrasi. Kedaulatan harus dikembalikan ke rakyat,” kata Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya Malang, Sukir Maryanto, mewakili pembacaan pernyataan sikap.

Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diimbau agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak menciderai demokrasi dan kebebasan berpendapat dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Pemerintah, DPR, Mahmakah Konstitusi dan aparat penegak hukum diimbau tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa harus menjaga etika demokrasi dan netralitasnya dalam Pemilu 2024 ini.

“Kami mengimbau TNI, Polri dan ASN agar bersikap netral serta menjaga Pemilu berjalan damai dan aman,” ujar Sukir.

KPU dan Bawaslu diimbau berkomitmen melaksanakan Pemilu yang bermartabat, jujur dan adil. Seluruh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif harus beretika dalam berpolitik, tidak menggunakan fasilitas negara dan melakukan politik uang.

“Seluruh pimpinan partai politik agar mengembalikan kedaulatan demokrasi pada arahnya yakni untuk rakyat. Para tokoh masyarakat dan rakyat Indonesia mari menjaga penyelenggaraan pemilu,” ucap dia.

Sukir menambahkan, seruan moral Civitas Akademika Universitas Brawijaya ini sudah dirumuskan sejak 15 Desember 2023 lalu. Yakni lewat forum Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

“Setelah lewat proses institusional di kampus kami, seruan akhirnya dibacakan sekarang. Dan ini momen tepat untuk melakukan koreksi total mencermati dinamika pemilu 2024,” urai dia.

Mantan Rektor Universitas Brawijaya Malang, Nuhfil Hanani, menambahkan, pernyataan sikap itu murni sebagai keprihatinan terhadap dinamika Pemilu 2024 ini. Tidak ada tendensi politik apapun yang melatari seruan moral ini.

“Kami semua hanya ingin tidak ada kandidat capres maupun caleg yang saling menjatuhkan. Sampai hari ini bebas, tidak ada intervensi pihak manapun,” ujar dia.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Rahmat Safa’at, menambahkan, seruan moral ini merupakan hasil pemikiran tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Seluruhnya berdasarkan situasi politik kebangsaan yang bila didiamkan akan jadi bahaya besar.

“Sebenarnya kondisi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, ada banyak persoalan yang kalau didiamkan akan jadi bumerang,” ucap dia.

Dia tak ragu mengajak seluruh perguruan tinggi untuk mengambil sikap, mengkritik kondisi bangsa ini. Termasuk mengkritik penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai semangat reformasi.

“Tidak ada kata terlambat, besok atau kapanpun ata bahkan setelah Pemilu pun seluruh kampus boleh menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai wujud demokrasi,” kata Rahmat.