Berdasarkan Indikator Ekonomi Islam Global pada 2019, Indonesia menempati peringkat keempat eksportir halal dunia setelah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 2021, peluang peningkatan permintaan makanan halal dunia diproyeksi akan mencapai USD 1,38 triliun.

“Apalagi kalau kita mempunyai perjanjian kerja sama di bidang perdagangan dengan negara-negara OKI maupun non-OKI. Ini akan menjadi pasar potensial produk halal Indonesia yang lebih besar,” jelas dia.

Dikatakan, negara-negara OKI yang telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Indonesia, yaitu Pakistan, Mozambik, Palestina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses negosiasi dan penjajakan kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota OKI lainnya, seperti Turki, Tunisia, Bangladesh, Iran, Maroko, negara-negara teluk, serta beberapa negara Eurasia.

“Indonesia berpeluang besar untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia, karena didukung sumber daya, termasuk potensi sektor industri yang dimiliki Indonesia. Ekspor produk halal harus digarap serius oleh industri makanan di Tanah Air,” katanya.

Direktur Utama PT Indika Energy Tbk ini juga mengapresiasi langkah-langkah strategis pemerintah membentuk Kawasan Industri Halal menggunakan sistem one stop service untuk proses sertifikasi halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Kebijakan pemerintah ini sesuai harapan investor, yang mengharapkan layanan sertifikasi halal diatur dalam kerangka one stop service. Semua dilaksanakan di satu lokasi," katanya.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah saat ini terus mendorong dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan ekonomi syariah termasuk keterlibatan dunia usaha. Salah satu targetnya yaitu meningkatkan skala usaha ekonomi syariah melalui penguatan seluruh rantai nilai industri halal di Indonesia.

"Sejumlah program pengembangan industri produk halal telah mulai dilaksanakan dan akan terus diupayakan secara berkelanjutan," kata Ma'ruf Amin dalam acara peluncuran Unilever Muslim Centre of Excellence dakan akun YouTube Unilever Indonesia, Kamis (8/4/2021).

Dia membeberkan langkah strategis yang sudah dilakukan untuk mengembangkan industri produk halal yaitu pembangunan kawasan industri halal maupun zona-zona halal. Dia menjelaskan saat ini sudah dilakukan pembenahanan pencatatan perdagangan produk halal Indonesia, termasuk pengembangan kodifikasi data industri halal. Kemudian pengembangan sistem serta proses sertifikasi produk halal dan ekspor yang mudah, efisien, dan efektif.

"Serta pengembangan subsitusi produk impor dan material non halal termasuk mendorong keterlibatan lembaga riset yang mendukung pengembangan industri produk halal," bebernya.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus mendorong pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Dimulai dari industri syariah, meski 78 persen masyarakat Indonesia beragama Islam, Indonesia disebut masih menjadi konsumen produk halal saja, belum menjadi produsennya.

"Kenapa harus didorong, karena potensi kita besar. Sebagai bangsa dengan 78 persen umat muslim, potensi ekonomi besar. Ini kita baru jadi konsumen halal terbesar di dunia saja, belum jadi produsen. Produsennya justru negara nonmuslim seperti Brasil dan lainnya," jelas Ma'ruf dalam tayangan virtual, Rabu (24/3/2021).

Selain industri halal, lanjut Ma'ruf, pemerintah juga mendorong pengembangan keuangan syariah yang persentasenya masih 6,7 persen dari potensi yang ada. Untuk mewujudkan dukungan tersebut, pemerintah melakukan penggabungan tiga bank syariah BUMN ke dalam satu bank besar, yakni Bank Syariah Indonesia.

"Ini supaya bisa melayani transaksi lokal dan global, kecil UKM hingga besar, sehingga pengembangannya makin besar. Begitu juga lembaga mikro, kita kembangkan," tuturnya.

Kemudian, langkah pengembangan keuangan syariah lain yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggerakkan wakaf uang di Indonesia. Ma'ruf mengatakan, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 188 triliun.

Selama ini, penerapan wakaf hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial dan kultural, seperti pembangunan masjid, madrasah dan makam, sehingga potensinya belum termaksimalkan.

Ma'ruf bilang, wakaf uang memiliki banyak kelebihan yang dapat memudahkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

"Pertama lebih fleksibel untuk diinvestasikan, lalu kedua wakafnya nggak harus besar seperti tanah yang bermeter-meter persegi, jadi bisa kecil, bisa besar. Kemudian, wakaf uang ini bisa diinvestasikan melalui cara yang lebih profesional," tutur Wapres.