Benarkah TikTok Mengancam Keamanan Nasional AS?

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) begitu waspada terhadap risiko spionase besar-besaran dari Tiongkok. Setelah membatasi diri dari platform digital negara lain dan mengawasi warganya dengan ketat, Tiongkok kini disebut-sebut tak ragu memanfaatkan teknologi untuk memata-matai negara lain.

Salah satunya adalah dengan aplikasi berbagi video kreatif Tiongkok yang begitu populer, TikTok. Berbagai laporan media asing menyebut, pemerintah AS menuding TikTok mengancam keamanan nasional. Benarkah demikian?

Berdasarkan kolom opini dari Senior Vice President and Director Technology Policy Program CSIS James Andrew Lewis, ada empat hal yang dianggap membahayakan dari TikTok oleh pihak AS.

Dikutip dari laman CSIS, Kamis (16/7/2020), keempat hal tersebut adalah, intelijen Tiongkok memanen informasi-informasi penting dari TikTok. Kedua, tudingan bahwa informasi pribadi yang dikumpulkan TikTok saat pengguna membuat akun dapat dieksploitasi oleh pemerintah Tiongkok.

Ketiga, TikTok dituding memasukkan malware di aplikasinya yang langsung memberikan akses kepada pemerintah Tiongkok.

Terakhir, TikTok dianggap sebagai kendaraan operasional bagi Tiongkok untuk menunjukkan pengaruhnya. Namun, menurut James, tak satu pun dari tudingan ini yang bisa dibuktikan.

Untuk tudingan pertama, James melihat, cukup bagus ketika topik spionase dan keamanan siber menjadi pembahasan. Namun dia juga menyebut, tak ada yang bisa dijadikan informasi intelijen dari video TikTok berisi tarian atau lipsync remaja-remaja berdurasi 15 detik itu. "Oleh karenanya, tudingan pertama tidak masuk akal," tulis James dalam kolom opininya.

Lanjut ke tudingan nomor dua, informasi pribadi pengguna yang disuplai kepada TikTok bukanlah informasi penting.

"Ini adalah data-data yang biasa dikumpulkan oleh kebanyakan aplikasi digital. Coba tengok izin lokasi ke sejumlah aplikasi. Tiongkok tidak butuh keterangan lokasi dari anak-anak remaja," kata James dalam opininya.

Ia malah menyebut, terkait informasi lokasi dan informasi lainnya, pada peretasan Kantor Manajemen Personalia (OPM) AS tahun 2015 lalu, si peretas mendapatkan informasi lengkap tentang pegawai negeri AS.

Formulir ini mengandung data pribadi, seperti perkawinan, kesehatan mental, riwayat pekerjaan, penangkapan, atau dinas militer. Tiongkok dituding merupakan aktor dibalik peretasan ini.

Sementara, TikTok menyimpan berbagai data dari pengguna di luar Tiongkok. TikTok juga menyebut, mereka tidak akan membagikan dengan pemerintah Tiongkok.

James berpendapat, TikTok memiliki asumsi bahwa berbagi data personal penggunanya justru akan mematikan bisnisnya. Maka, James menilai tudingan nomor dua tidaklah masuk akal.

Untuk tudingan ketiga, soal malware yang dipasang di aplikasi TikTok. James menyebut, sejumlah riset keamanan siber meneliti TikTok untuk mencari celahnya, namun tidak ada yang ditemukan.

Ada yang berpendapat, mungkin Tiongkok menunggu TikTok mencapai satu miliar pengguna atau mungkin Tiongkok tak berminat pada data pengguna TikTok karena jenis informasi dan sifat penggunanya yang tidak cocok dengan profil yang diinginkan. James lagi-lagi berpendapat, tudingan ketiga tak terbukti.

Kemudian tudingan keempat, tentang ekspos pengaruh Tiongkok bagi remaja AS. James menilai, tudingan ini tak masuk akal.

Pasalnya banyak influencer Tiongkok yang selama ini tinggal di negaranya, dicekoki dengan berbagai propaganda, memakai layanan Tiongkok, serta dipantau pemerintah pun menilai sistem tersebut mengerikan.

"Jadi sangat sulit (tak mungkin) melihat remaja AS terhipnosis dengan ekspos Tiongkok, dan membeli buku Xi Jinping Thought. Tudingan atas pengaruh TikTok akan ekspos Tiongkok merupakan hal yang aneh" tulis James.

James menilai, langkah TikTok untuk bisa diterima di AS, salah satunya dengan menghormati hukum negara tempatnya beroperasi sudah benar.

Menurut James, tekanan yang sama, dalam hal penegakan hukum atau permintaan pemerintah menghapus konten di medsos juga dialami oleh platform digital lain, contohnya Google.

James menyarankan, demi kenyamanan penting bagi TikTok untuk mengubah struktur kepemilikannya.

"TikTok adalah perusahaan AS yang dimiliki oleh orangtuanya di Tiongkok, ByteDance. ByteDance dapat menjadi investor pasif atau menjual TikTok seperti yang dilakukan perusahaan Tiongkok Kunlun, yakni mendivestasi Grindr," tulisnya.

James menyebut, TikTok sebenarnya berada di tengah-tengah konflik antara Tiongkok dengan AS.

"Alasan ancaman keamanan nasional TikTok sepertinya adalah bentuk hukuman untuk Tiongkok. Memang ada alasan ketakutan tentang spionase siber, tetapi TikTok mungkin bukan salah satunya," kata James dalam opininya.

(Tin/Why)