Cegah Penularan Covid-19, Kementerian Kominfo Kembali Terapkan WFH

Liputan6.com, Jakarta - Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) memastikan kembali menerapkan WFH (Work from Home) secara penuh bagi seluruh pimpinan dan pegawai yang ada berkantor di Jalan Merdeka Barat No.9, Jakarta. Informasi ini diketahui langsung dari juru bicara Kemkominfo, Dedy Permadi.

Menurut Dedy, penerapan WFH ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan kerja. Adapun penerapan WFH di lingkungan Kemkominfo ini akan diberlakukan selama tujuh hari kerja, dimulai sejak 17 Juni 2021.

"Pola kerja hybrid (WFH secara bergantian) akan diterapkan kembali mulai tanggal 28 Juni 2021 dan akan terus dilakukan evaluasi secara berkala. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap peningkatan kasus positif Covid-19 di lingkungan kerja Kominfo," tutur Dedy dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (19/6/2021).

Lebih lanjut Dedy menuturkan, selama berlakunya kebijakan ini, seluruh pimpinan dan pegawai Kemkominfo tetap bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, dia memastikan seluruh aktivitas layanan publik, termasuk proses perizinan tetap berjalan dan dapat diakses publik.

"Kominfo mengimbau seluruh instansi dan masyarakat untuk memperketat penerapan protokol kesehatan, termasuk di lingkungan kerja, untuk menekan penyebaran Covid-19," ujar Dedy menutup pernyataannya.

Sebagai informasi, pada Agustus 2020, Kemkominfo juga sempat menutup kantor sementara waktu dan memberlakukan WFH. Kebijakan WFH ini diambil karena ada beberapa pegawainya yang positif Covid-19.

Selain Kemkominfo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga memerintahkan kepada pegawai Kementerian BUMN untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) mulai 17 Juni sampai 25 Juni 2021. Perintah ini setelah melihat tren lonjakan kasus Covid-19.

"Terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021, aktivitas kedinasan fisik di lingkungan Kementerian BUMN dibatasi dan seluruh pegawai diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah (WFH)," demikian kutipan dari Surat Edaran Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 Tentang Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kebijakan WFH kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN tersebut sebagai langkah antisipasi peningkatan trend kasus positif Covid-19 di lingkungankementerian tersebut.

Kemudian instruksi WFH bagi seluruh pegawai Kementerian BUMN itu dalam rangka memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan menjalankan WFH.

Maksud dan tujuan kebijakan WFH di lingkungan Kementerian BUMN tersebut untuk mengantisipasi dan menghambat peningkatan tren kasus positif COVID-19 di lingkungan Kementerian BUMN.

Di samping itu memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN dan masyarakat dari risiko terpapar Covid-19.

Ruang lingkup SE tersebut juga memuat pengaturan kebijakan menjalankan tugas kedinasan dari rumah dengan tetap menjaga produktifitas kerja.

Surat Edaran Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 Tentang Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah tersebut ditetapkan pada Rabu 16 Juni 2021 oleh Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto.

Di sisi lain, dengan adanya kasus baru COVID-19 di Indonesia yang tembus 12.624 pada Kamis, 17 Juni 2021, pembatasan sosial menjadi hal mutlak yang diperlukan saat ini, kata Tjandra Yoga Aditama.

Menurut pria dengan gelar Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), kenaikan kasus harian COVID-19 di Indonesia perlu dikendalikan dan diturunkan secara maksimal, tidak cukup hanya optimal saja.

Pembatasan sosial bisa saja hanya amat terbatas atau sedikit lebih luas, bahkan dapat meluas sampai kepada lockdown total.  

"Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," kata Tjandra melalui pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com, Jumat (18/6/2021).

Upaya selanjutnya, pelaksanaan tes dan telusur COVID-19 (test and tracing) harus ditingkatkan. Kedua hal ini, angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua Kabupaten/Kota secara merata dengan komitmen yang jelas," dia menambahkan.

Kasus baru COVID-19 yang sudah tinggi, menurut Tjandra Yoga Aditama, perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan primer.

"Yang disiapkan bukan hanya ruang isolasi dan ICU, alat dan obat, sarana dan prasarana lain, tetapi yang paling penting adalah SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman," lanjutnya.

"Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan."

Selain itu, kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu diperbarui. Analisa data juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak.

"Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap, evidence-based decision making process," imbuh Tjandra, yang pernah menjabat sebagai Direktur WHO SEARO.

(Dam/Ysl)