Menkominfo Dorong Stakeholder Bertanggung Jawab Bersama saat Hadapi Serangan Siber

Liputan6.com, Jakarta - World Economic Forum 2019 memperkirakan dunia digital yang terdiri dari 44 zettabyte data rawan berbagai ancaman siber. Di Indonesia sendiri, BSSN menemukan lebih dari 741 juta serangan siber sejak Januari hingga Juli 2021. Angka ini setara 40 serangan siber per detik.

Menkominfo Johnny G. Plate pun menekankan perlunya tanggung jawab bersama dari stakeholder dalam mengantisipasi ancaman dan serangan siber.

"Selain serangan siber ada ancaman lain di internet, seperti ujaran kebencian, gangguan informasi, dan lain-lain yang membutuhkan upaya kolektif kita untuk memastikan dunia digital yang aman," kata Johnny saat menyampaikan Keynote Speech dalam Pembukaan Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara (SEA IGF) 2021 secara virtual, Rabu (1/9/2021).

Johnny mengatakan, internet memang memungkinkan semua untuk membuka potensi dan peluang tidak terbatas, namun di balik itu ada tantangan dalam pemanfaatannya.

"Seperti diungkapkan penemu web, Sir Timothy John Berners-Lee, setidaknya ada tiga sumber disfungsional internet. Yakni munculnya niat jahat, pengabaian nilai pengguna karena desain sistem, dan konsekuensi negatif dari desain yang baik. Semuanya bisa diatasi dengan upaya kolektif," kata Johnny.

Berdasarkan data Risk Based Security pada 2021, secara global terjadi 37 miliar record pada 2020 atau setara dengan 1.173 record per detik.

Dengan kondisi di atas dan seiring perkembangan ekosistem internet yang pesat, menurut Johnny, diperlukan platform bersama untuk melanjutkan diskusi mengenai tata kelola internet.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Johnny mengatakan, berdasarkan World Summit on the Information Society (WSIS-II) tahap kedua tahun 2005, semua pemangku kepentingan sepakat membentuk Internet Governance Forum (IGF) yang diikoordinasikan di bawah UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).

"IGF berfungsi sebagai platform global bagi negara-negara untuk bertukar pandangan tidak hanya mengenai masalah teknis keamanan siber tetapi juga adopsi infrastruktur teknologi untuk perbaikan kehidupan manusia," kata Johnny.

Menurutnya, tata kelola internet memiliki dinamika dan kecepatan tersendiri. Oleh karenanya, Johnny mengatakan, pemerintah harus berbagi tanggung jawab dengan para stakeholder lain, termasuk komunitas keamanan siber, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan industri.

Johnny pun mengapresiasi pelaksanaan IGF yang diikuti berbagai inisiatif di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Indonesia. Sebagai forum multilateral, IGF menghormati prinsip-prinsip multi-stakeholder, non-komersial, terbuka dan transparan, serta inklusif.

Forum Tata Kelola Internet Asia Tenggara yang digelar IGF ini berfokus pada tiga sub-tema, pertama adalah infrastruktur digital dan keamanan siber, hak digital dan masyarakat, serta ketiga pengembangan pemuda dan inovasi.

“Saat ini, dunia berada di titik tidak bisa kembali. Saya ingin mengundang semua peserta melalui diskusi multilateral dan multipihak tersebut, tata kelola internet yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan, di tingkat global, nasional, hingga akar rumput untuk memajukan transformasi digital kita," katanya.

Acara pembukaan SEA-IGF dihadiri secara virtual Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, Kepala Sekretariat Forum Tata Kelola Internet Perserikatan Bangsa-Bangsa, Chengetai Masango, dan lain-lain.

Acara itu berlangsung secara hibrida dan diikuti lebih dari 1.700 peserta dari 44 negara. Kegiatan tahunan itu diselenggarakan untuk memperkaya diskusi tentang peluang dan tantangan tata kelola internet.

(Tin/Isk)