Kerja Sama E-commerce, BUMN, dan Pemerintah Penting untuk Topang UMKM di Masa Pandemi

Liputan6.com, Jakarta - Kerja sama antara e-commerce, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah, dinilai berperan penting dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap bertahan di tengah pandemi.

"UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian kita yang menghasilkan 60 persen dari PDB lokal," kata Shirley Santoso, Presiden Direktur Kearney, dalam siaran persnya, Selasa (21/9/2021).

"Upaya terbaik sangat penting untuk membantu UMKM bertahan di masa pandemi," ujarnya.

Shirley mengungkapkan, Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia melaporkan, 99,99 persen binis di Tanah Air adalah UMKM dengan total 64 juta unit bisnis.

"UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja, sementara perusahaan besar menyerap sekitar 3 persen," tuturnya.

Namun, laporan Kearney yang bertajuk Unlocking the Next Wave of Digital Growth: Beyond Metropolitan Indonesia menyebutkan, lebih dari 80 persen masyarakat di kota-kota tier 2 dan 3 masih kurang memahami platform digital.

Bisnis UMKM biasanya dijalankan oleh satu orang yang berusia lebih tua, yang cenderung skeptis terhadap teknologi. Ini membuat perkembangan UMKM lambat mengadopsi layanan digital.

Situasi tersebut dinilai menimbulkan kerugian bagi UMKM,  terutama saat pembatasan mobilitas diberlakukan dan masyarakat beralih dari toko fisik ke e-commerce. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di wilayah metropolitan, e-commerce menjadi sektor terbesar seiring dengan peningkatan digitalisasi. Penetrasinya diprediksi akan meningkat secara signifikan di kota-kota tier 2 dan 3.

Kearney pun menilai, sektor e-commerce dapat mengembangkan layanan yang sesuai untuk meningkatkan digitalisasi UMKM. Menurut laporan ini, pendekatan adaptif perlu diterapkan dengan menghasilkan keuntungan melalui layanan UMKM.

Firma konsultan manajemen global itu mengatakan, layanan yang diperluas untuk delivery dan pembayaran, logistik, manajemen inventaris/pembukuan, uang elektronik, dan pinjaman dapat dijadikan acuan.

Kearney pun menyebut, upaya kerja sama dalam mendidik UMKM dalam menggunakan layanan digital pun masih jadi tantangan.

E-commerce seperti Shopee dan Tokopedia memang sudah dianggap mulai memberikan edukasi bagi penjual. Namun, layanan terkonsolidasi dan platform digital ini masih belum dipahami UMKM, sehingga pendekatan edukasi pun masih perlu perbaikan.

"Dengan memperkuat kerjasama, sektor e-commerce dapat mengidentifikasi beberapa kesulitan utama dari UMKM, mengenali hambatan mereka. Salah satunya yaitu kurangnya literasi platform digital," kata Shekhar Chauhan, Partner di Kearney.

Menurut Chauhan, setelah solusi bagi UMKM dikembangkan, sektor e-commerce dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan platform online mereka sehingga UMKM bisa memasarkan produk secara efektif.

Ekspansi lebih lanjut juga dapat dikembangkan untuk mendukung UMKM lokal yang belum memiliki akses terhadap bank dan layanan yang tepat. Menurut Chauhan, di sini BUMN bisa ambil bagian.

"Model penilaian kredit perlu disempurnakan, dijadikan layak untuk menjangkau lebih banyak pengguna dari kota tier 2 dan 3 yang memenuhi syarat untuk pinjaman, sambil menjaga risiko yang sebanding dengan bank tingkat menengah di Indonesia," ujarnya, memberikan penjelasan.

Bank dengan portofolio pinjaman UMKM dapat berkolaborasi dengan start-up, mengarahkan UMKM ke perwakilan di wilayah tertentu yang dapat membantu mereka mengembangkan platform digital.

Selain itu, pemahaman dan penggunaan bank digital dapat dikerahkan untuk meningkatkan kesadaran digital UMKM dan memberi mereka metode yang efektif dalam mempertahankan pelanggan.

Pemerintah juga dapat menciptakan kolaborasi BUMN dengan fintech, serta merujuk UMKM ke layanan fintech jika mereka dianggap belum siap menggunakan sistem perbankan.

Dari sisi pemerintah, mereka dianggap sudah melakukan beberapa upaya, contohnya melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, bantuan modal tambahan, pelonggaran pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya.

Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pembebasan pajak bagi UMKM selama pandemi.

"UMKM sangat terpengaruh dengan adanya penurunan konsumsi dan penjualan, maka perpanjangan pembebasan pajak harus dipertimbangkan," ujar Shirley.

Dengan ini, UMKM dapat menyisihkan uang pajak untuk pengeluaran operasional atau modal kerjanya, sehingga mereka dapat bertahan selama pandemi.

Menurut Shirley, pemerintah pun dapat mengelola penerimaan pajak untuk mendorong konsumsi dan pertumbuhan.

Momentum pemulihan ekonomi harus terus dipertahankan dengan memfasilitasi akses permodalan melalui regulasi yang tepat, salah satunya perpanjangan pembebasan pajak bagi UMKM.

Selain itu, dengan menggandeng pemerintah daerah, start-up dan e-commerce dapat mendorong pertumbuhan UMKM dengan meningkatkan pembelian produk lokal. Agen distribusi dan pemasaran dapat disebarkan bagi UMKM melalui jaringan kemitraan yang kuat.

"Dengan mencontoh gerakan 'Aku Cinta Indonesia', start-up atau e-commerce dapat membantu memastikan UMKM mana yang benar-benar lokal, memprioritaskan mereka sebelum produk impor sehingga masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk membeli produk lokal."

Shirley menambahkan, dengan cara semacam itu, maka akan terwujud upaya gotong royong dalam penanganan pandemi.