Hapus Subsidi BBM, Pembenahan Transportasi Massal Wajib Hukumnya

Liputan6.com, Jakarta - Debat terakhir calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah berlangsung tadi malam dengan tema pangan, energi dan lingkungan hidup. Salah satu sub tema yang diangkat dalam debat tersebut yaitu soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini dianggap menjadi beban bagi keuangan negara.

Salah satu timses pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi mengatakan, langkah paling awal untuk bisa mengurangi atau bahkan menghapuskan subsidi tersebut yaitu dengan melakukan pembenahan pada transportasi publik yang selama ini masih jauh dari kata nyaman bagi masyarakat.

"Kalau angkutan massal jalan, semua orang tidak bergantung pada angkutan pribadi, otomatis mau disubsidi atau tidak disubsidi ya tidak masalah," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (6/7/2014).

Dia menyatakan, jika Prabowo menjadi terpilih menjadi presiden untuk periode berikutnya, maka subsidi yang selama ini ditujukan untuk BBM akan dialihkan pada angkutan massal.

"Tadinya subsidi 2 ribu motor kemudian diberikan untuk 1 kereta. Jadi subsidi akan lebih murah dan biaya transportasi rakyat juga akan lebih murah. Ini efisiensi," lanjutnya.

Menurut Suhardi, bila subsidi tersebut tidak dialokasikan pada sektor transportasi juga, maka tidak ada kompensasi bagi masyarakat sebagai pengganti kenaikan BBM. Hal ini malah akan memicu kemarahan masyarakat.

"Jadi kita benahi dulu angkutan massal. Kalau sudah nyaman, akan pindah dengan sendirinya (dari angkutan pribadi). Jangan sampai sudah biaya transportasi massal mahal kemudian harga bensin juga mahal ya rakyat ngamuk," tandas dia.

Dalam debat semalam, Hatta Rajasa mengungkapkan akan melakukan penataan ulang kepada sektor energi seperti mengembangkan sumur tua dengan teknologi sehingga mampu meningkatkan cadangan minyak, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan eksplorasi minyak baik di dalam maupun di luar negeri, serta berjanji untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan di atas 20 persen pada 2020.

Sekedar informasi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat subsudi BBM pada APBN 2014 yang dipatok sebesar Rp 210,7 triliun diproyeksikan membengkak menjadi Rp 285 triliun. Bahkan dalam riset Citibank memperkirakan bahwa subsidi BBM tahun ini bisa menembus Rp 300 triliun hingga Rp 350 trilun. (Dny/Gdn)