Benahi Transportasi RI, Jokowi Perlu Rp 2.500 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menghitung kebutuhan dana untuk membenahi dan membangun transportasi di Indonesia
mencapai Rp 2.500 triliun selama kurun waktu 5 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Langkah ini untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara maju lain.

Seperti dikutip dalam Naskah Teknokratik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015-2019 Sektor Transportasi yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Minggu (29/3/2015), kota-kota besar dan kota sedang di Indonesia saat ini berada dalam kondisi kritis.

Salah satu penyebabnya, disebutkan karena kondisi transportasi kota sangat tidak efisien, konvensional dan masih ada angkutan umum compang-camping, baik dalam sarana, manajemen, dan teknologinya.

Namun beberapa kota besar sudah dan tengah mempersiapkan sistem angkutan umum cepat masal kategori ringan seperti Bus Rapid Transit (BRT), monorel, dan trem. Dalam RPJMN 2015-2019, direkomendasikan membangun MRT berbasis bus dan rel.



Dalam naskah teknokratik pemerintahan Jokowi, Bappenas dan JICA memproyeksikan angka investasi pembangunan transportasi dalam 5 tahun sebesar Rp 1.269 triliun. Angkanya menjadi sekira Rp 2.500 triliun dengan memasukkan subsektor jalan.

"Angka ini adalah angka skenario penuh 100 persen untuk mencapai kesetaraan dengan negara-negara yang lebih maju di Asia," ucap Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono di Jakarta.

Proyeksi tersebut, masih dari data Naskah Teknokratik, didasarkan kepada pendapatan kapita sekitar US$ 14.000 di 2020. Angka untuk skenario 75 persen dan 50 persen masing-masing adalah Rp 1.006 triliun dan Rp 657 triliun.

Besaran investasi yang diperlukan tersebut berkisar dari Rp 130 triliun sampai Rp 254 triliun per tahun. Angka tersebut tidak termasuk subsektor jalan yang besarannya mencapai Rp 1.294 triliun sampai Rp 2.543 triliun untuk 5 tahun. (Fik/Gdn)