Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencanangkan gerakan beli tomat lokal dari petani kepada pejabat dan karyawan di lingkungan kementerian tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendongkrak harga tomat yang anjlok hingga kisaran Rp 300 per kilo gram (kg).
Menteri Perindustrian, Saleh Husin mengatakan, Kemenperin menyerap 2 ton tomat segar milik petani yang dikemas menjadi 2.000 bungkus dalam gerakan tersebut. Tomat tersebut didatangkan dari Tasikmalaya dan Majalengka.
Baca Juga
Dalam gerakan ini, harga tomat yang di banderol berkisar Rp 4.000-Rp 5.000 per kg, sesuai dengan harga tomat yang berlaku di pasar-pasar induk. Selain di Kemenperin, gerakan ini juga dilaksanakan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Advertisement
"Saya berharap kegiatan ini bisa segera menstabilkan harga tomat sehingga membantu kesejahteraan para petani," ujar Saleh di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (17/8/2015).
Selain melalui gerakan ini, pemerintah melalui beberapa kementerian terkait juga sudah berkoordinasi dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu petani agar harga tomat dapat kembali membaik.
"Salah satunya yaitu melalui langkah jangka panjang dengan meminta industri makanan dan minuman untuk melakukan komitmen kerjasama dengan membeli tomat dari petani," kata dia.
Dalam upaya ini, lanjut Saleh, pemerintah telah memasuki tahap pembahasan oleh Kemendag bersama industri seperti ABC, Wings dan Indofood. Perusahaan-perusahaan tersebut akan membeli tomat dalam bentuk pasta untuk substitusi bahan baku pasta tomat yang selama ini diimpor. Langkah ini juga akan mengembangkan industri pengolahan bahan baku yang dapat menghasilkan pasta.
Langkah terakhir guna mendorong kenaikan harga tomat dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penjualan tomat dalam bentuk bazaar yang didukung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta penjualan tomat di halaman supermarket dan hipermart oleh para petani. Pemerintah juga akan memfasilitasi penjualan tomat oleh petani secara langsung di 12 kantor kementerian. (Dny/Ahm)