Jika Freeport Stop Operasi, RI Untung atau Rugi?

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Propinsi Papua menilai [PT Freeport Indonesia](2342577 "" belum memberikan kontribusi maksimal terhadap bangsa Indonesia. Pemerintah harus bersikap tegas agar perusahaan tambang emas raksasa itu menaati segala aturan di Republik ini.

Ketua Kadin Propinsi Papua, John Kabey usai Konferensi Pers Munas Kadin VIII, mengatakan, banyak warga sekitar area tambang belum tersentuh bantuan dari anak usaha Freeport McMoran itu, termasuk penyerapan tenaga kerja dari putra putri daerah.  

"Komitmen Freeport membantu negara ini belum optimal. Kadin saja belum pernah dibantu, masyarakat sekitar tambang belum disentuh, padahal untung mereka besar, modal sudah kembali. Mereka hanya berusaha memberi hiburan, Persipura dibantu, berapa sih orang yang disejahterakan karena Persipura dibantu? Tidak banyak kan," keluhnya di Jakarta, Minggu (18/10/2015).

John mengungkapkan, keuntungan jika Freeport Indonesia yang sudah mengeruk tambang emas di Papua selama 30 tahun ini berhenti beroperasi, adalah negara ini bisa mengolah kekayaan alam tersebut untuk kepentingan rakyat.

"Kalau Freeport stop operasi, kita punya kekayaan alam di dalam negara ini. Pada suatu saatnya nanti kita bisa mengolahnya sendiri, jadi lebih cepat lebih baik," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah Indonesia dapat mengambilalih kepemilikan saham di Freeport Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuannya agar aset negara tetap menjadi milik pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Kalau pemerintah Indonesia bisa ambilalih, kami dukung. Lewat BUMN, karena itu aset negara," kata John.

Sedangkan kerugian apabila Freeport berhenti operasi, John bilang, nasib ribuan karyawan terancam dirumahkan meskipun jumlah penyerapan tenaga kerja untuk putra putri daerah belum maksimal.

"Yang kerja di sana pegawai tambang bawah tanah dari Filiphina dan lainnya. Tapi dari Indonesia juga banyak walaupun belum maksimal menyerapnya. Nah kalau Freeport tutup, nasib karyawan ini bagaimana," ucapnya.

Namun demikian, John bilang, pemerintah perlu mengambil sikap tegas supaya Freeport Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. "Kalau suruh bangun smelter, ya dibangun dong, jika tidak jangan boleh ekspor. Pemerintah harus tegas, dia harus IPO di sini, bangun smelter di Timika, bangun pembangkit listrik," pungkas dia. (Fik/Ndw)