Kementan Bantah Harga Beras RI Termahal se-ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Gardjita Budi membantah harga beras di Indonesia disebut-sebut yang termahal di ASEAN. Ia menilai harga jual beras di pasar masih dalam kategori wajar.

"Tidak seekstrem yang diberitakan. Harganya masih wajar," tegas Gardjita usai Rakor Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Jika harga beras akhir-akhir ini merangkak naik, ia mengaku wajar menjelang akhir tahun dan memasuki Tahun Baru. "Kalau naik sekarang-sekarang ini wajar karena memasuki akhir tahun dan tahun baru," terangnya.

Saat dimintai data mengenai perbandingan harga-harga beras di Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, seperti Thailand dan Vietnam, Gardjita mengaku lupa.

"Saya lupa tapi yang jelas tidak harga beras kita tidak seekstrem yang diberitakan," ucap Gardjita.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perusahaan Umum ‎(Perum) Bulog Wahyu‎ mengungkapkan, kurang mampunya bersaing beras Indonesia dengan negara lain dikarenakan harga beras Indonesia tergolong paling mahal di ASEAN.

"Jangankan bersaing dengan Thailand, dengan Vietnam dan lainnya, harga beras di Indonesia masuk yang tertinggi. Ini dari produksi petani kita," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan, saat ini Thailand masih jadi lumbung padi ASEAN. Meski begitu, ada beberapa negara ASEAN lain yang mulai ancang-ancang menyaingi Negeri Gajah Putih.

Myanmar dan Kamboja menjadi dua negara yang mulai menunjukkan geliat perbaikan produk dan manajemen pertanian yang cukup signifikan. Bahkan harga beras kedua negara tersebut mulai bersaing.

"Bahkan Myanmar dan Kamboja harga beras sudah lebih murah dari Thailand. Ini pertanda bahwa petani mereka, pemerintah, asosiasi, pengusaha sudah berbenah dan siap mengahadapi pasar bebas ASEAN," paparnya.

Tidak hanya itu, Wahyu mengaku pernah mengikuti diskusi di Vietnam bersama Komisi IV‎ ternyata alokasi anggaran pemerintah RI ke sektor pertanian menjadi yang tertinggi di ASEAN.

Namun kenyataannya, besarnya anggaran ini tidak diimbangi dengan produk yang lebih baik dan harga yang mampu bersaing.

"Di Vietnam itu dalam satu tahun subsidi pemerintah untuk satu hektare lahan hanya Rp 1 juta, tapi di Indonesia bisa tidak kurang dari Rp 5 juta per hektare," jelas dia.

Untuk itu, Wahyu meminta kepada pemerintah mampu menjamin hasil produksi yang dihasilkan oleh para petani.‎ Dengan begitu, produktifitas dan kesejahteraan petani akan meningkat, sehingga mampu bersaing dengan petani negara-negara ASEAN. (Fik/Ndw)