Harga Gabah Naik, Beras Makin Mahal?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 6.000/kg.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Hasil ratas Minggu lalu dengan Presiden (Prabowo) pada tanggal 30 Desember (2024), Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli Rp6.500," ujarnya dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1).

Menko Zulhas mengatakan, harga gabah Rp6.500 per kilogram tersebut berlaku mulai 15 Januari 2025. Dia menegaskan harga gabah tersebut berlaku secara. nasional di tingkat petani.

"Berapapun produksi gabah petani harus dibeli Rp6.500, berlaku efektif 15 Januari 2025, " tegasnya.

Terkait kemungkinan mahalnya harga beras akibat penyesuaian harga gabah. Pemerintah masih mengkaji besaran potensi kenaikan harga beras.

"Belum ada (hitungan inflasi)," ucapnya.

Selain itu, pemerintah masih mematok harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium mencapai Rp12.500 per kg dari sebelumnya Rp10.900 per kg. Meskipun, harga gabah ditingkat petani naik menjadi Rp6.500 per kg.

"(HET) belum ada perubahan," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa hasil pemetaan menunjukkan sejumlah daerah dengan harga beras yang lebih tinggi dari HET, termasuk Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Sumatera.

“Optimalisasi penyaluran beras SPHP di pasar tradisional sangat penting. Mayoritas masyarakat berbelanja di pasar, jadi intervensi ini dapat langsung dirasakan,” jelas Astawa dikutip dari ANTARA, pada Rabu (12/11) di Jakarta.

Bapanas mencatat 101 daerah yang harga berasnya masih di atas HET, dengan Papua menjadi wilayah yang paling terdampak. 

Untuk mengatasi hal ini, Bapanas menginstruksikan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP ke pasar-pasar utama agar harga tetap stabil.

Upaya ini dinilai penting, terutama di wilayah yang harga berasnya telah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengumumkan perpanjangan periode bantuan pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) dari dua bulan sepanjang Januari hingga Februari 2025 menjadi enam bulan.

"Bantuan pangan beras ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan," katanya dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1).

Meski demikian, Menko Zulhas belum mengumumkan kapan waktu pencairan perpanjangan bansos pangan beras selama 4 bulan tersebut.

Dia menyebut, pemerintah masih melakukan pembahasan secara intensif agar penyaluran bansos beras tidak berdampak buruk terhadap harga jual gabah petani.

"Yang 4 bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras Nanti mengganggu harga nanti kami akan rapat," bebernya.

Pemerintah membuka opsi, penyaluran bansos beras dilakukan saat musim kemarau ataupun paceklik. Waktu ini dipilih karena produksi beras dalam negeri cenderung mengalami tren penurunan.

"Nanti, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau barulah, atau musim paceklik namanya panen paceklik itu baru akan dibagi," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan 10 kg selama Januari dan Februari 2025.

“Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP sebanyak 10 kg,” ujar Arief dalam konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

Pemerintah resmi melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat miskin pada tahun 2025 guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM).

Pada kesempatan yang sama, Arief menjelaskan terkait kenaikan PPN 12 persen tidak akan ada pengenaan PPN untuk komoditas strategis seperti bahan-bahan pokok termasuk bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, telur, ayam, daging, dan sebagainya.