Wapres JK: Buruh Boleh Demo Asal Tak Timbulkan Masalah

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan buruh menggelar aksi di depan Istana Negara menuntut beberapa hal kepada pemerintah.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan pemerintah memang tidak akan melarang aksi demo para buruh. Namun, ia mengingatkan agar aksi demo tidak dilakukan dengan melanggar hukum.

"Demo ya silakan, ini negara demokratis, asal jangan langgar hukum. Jangan merusak keamanan, jangan keluar daripada jalur, harus sesuai aturan. Kalau tidak, akan ditindak," tegas JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Aksi demo buruh berlangsung terkait maraknya langkah PHK yang dilakukan beberapa perusahaan. Seperti 2 perusahaan Jepang, Panasonic dan Toshiba yang melakukan restrukturisasi sehingga menyebabkan 2.500 pekerja dirumahkan.

JK mengakui situasi negara-negara di seluruh dunia tengah mengalami kesulitan ekonomi, termasuk Indonesia. Bila buruh melakukan demo yang merugikan, dikhawatirkan ini akan menambah parah situasi.

Hal ini yang menurut JK harus dihindarkan. "Buruh kan alami kesulitan kalau ekonomi turun, jangan pula demo sambil sebabkan masalah lebih besar lagi. Silakan unjuk rasa tapi sopan dan baik," ujar JK.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku, penutupan pabrik maupun operasional perusahaan asal luar negeri di Indonesia tidak akan mengganggu perekonomian nasional di tahun ini.

"Ya tidak lah, karena sebetulnya itu (PHK) dicampuradukkan antara yang benar melakukan PHK dan yang restrukturisasi perusahaan. Ada yang tutup, restrukturisasi, tapi ada juga yang ekspansi atau investasi," jelas dia.

Darmin memaklumi, perusahaan di Indonesia kesulitan bersaing dengan perusahaan atau barang-barang dari China. Alasannya, Negeri Tirai Bambu ini juga menyerbu pasar Indonesia dan luar negeri demi memacu ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

"Dalam situasi seperti sekarang ini, di mana pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan ekonomi, dia mau jual produk sebanyak-banyaknya, jadi persaingan semakin tajam. Tidak aneh kalau ada perusahaan yang kesulitan bersaing," tukas Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.(Silvanus/Nrm)