Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian BUMN untuk membuat roadmap mengenai pengembangan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dalam meningkatkan daya saing di kancah internasional.
Demi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara lebih khusus Jokowi meminta BUMN untuk bisa meningkatkan efisiensinya. Salah satu langkah yang dilakukan dengan membentuk perusahana induk (holding) beberapa perusahaan BUMN yang berada di sektor yang sama.
"Saya minta peta jalan, baik dalam bentuk sebuah super holding, atau holding, atau virtual holding, ini memang harus segera diputuskan akan BUMN kita lebih kuat dan lebih lincah, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Baca Juga
Presiden juga meminta BUMN untuk lebih fokus dalam pengembangan bisnisnya. Selama ini, masih ada beberapa prusahaan plat merah yang masih banyak menyasar bisnis yang‎ lintas sektor, sehingga ini menjadi kelemahan.
Diharapkan dengan adanya model holding tersebut akan mengubah budaya kerja, perubahan rencana bisnis dan tentunya efisiensi anggaran yang ada di sebuah perusahaan. "Kita juga ingin BUMN kita ini tidak hanya jago kandang, tapi juga berani menyerang negara lain dalam rangka pengembangan ekonomi kita," tegas Jokowi.
Jokowi menambahkan di era kepemimpinannya, BUMN ditugaskan menjadi agen penggerak ekonomi nasional. Untuk itu dia berpesan kepada BUMN dalam menjalankan bisnisnya tidak sekedar mencari keuntungan‎, melainkan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan ini diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan siang ini. Turut hadir diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Damrin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri ESDM Sudirman Said dan beberapa pejabat negara lainnya. (Yas/Gdn)