Presiden Jokowi: Menteri Boleh Berdinamika, tapi Harus Satu Visi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mengomentari soal silang pendapat yang kembali dilakukan oleh menteri-menteri di Kabinet Kerja. Terakhir, terjadi perdebatan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait Blok Masela.

"‎Silang pendapat apa, ya dinamika biasa. Lihat saya masih senyum gini," kata Jokowi, di sela-sela meninjau jalan tol Medan-Binjai, di Sumatera Utara, Rabu (2/3/2016). Menurut Jokowi, perbedaan pendapat antara seseorang merupakan hal wajar. Ia juga membiarkan publik melihat pernyataan mana yang benar dan tidak benar. 

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan satu hal, yaitu semua harus sesuai visi Presiden. "‎Itu biasa ada perbedaan, dinamika. Itu menjadi sebuah pembelajaran publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apapun harus satu visi, dengan presiden," tegas Jokowi dengan mata terbelalak dan tangan mengacung.

Silang pendapat terjadi antara Rizal Ramli dan Sudirman Said. Mereka berbeda sikap soal skema Blok Masela di Maluku. Rizal lebih condong ke onshore, sementara Sudirman menginginkan skema secara offshore. Cadangan gas di blok tersebut diestimasi mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF).

Sebelum, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan bahwa Presiden Jokowi segera memanggil sejumlah menteri yang selama ini silang pendapat di ranah publik. Jokowi tidak menyukai hal tersebut, terlebih itu membuat kesan terjadi perselisihan antar menteri Kabinet Kerja.

"Tentu menjadi masukan yang sangat kuat buat Presiden untuk meminta penjelasan kepada menteri-menteri terkait. Beberapa waktu lalu sudah disampaikan Presiden untuk tidak bersilang pendapat di ranah publik. Tidak‎ hanya 2 menteri, tapi ada beberapa menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok lah.‎" ujar Johan.

Menurut Johan, Jokowi marah dengan kejadian ini. Sebab, situasi tersebut sudah masuk pada perseteruan yang bukan hanya berbeda pandangan program pemerintahan, namun juga bersifat pribadi. ‎ 

"Presiden marah dengan situasi ini. Cukup, hentikan itu. Presiden ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden," ucap dia.

Silang pendapat yang terjadi, kata Johan, akan menjadi bahan evaluasi Jokowi untuk menilai kinerja menteri-menterinya. "Evaluasi tidak hanya pada satu titik dan waktu tertentu, tapi sepanjang kegiatan atau kinerja menteri itu. Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," ucap Johan.  (Silvanus Alvin/Gdn)