Begini Risiko Pengembangan Blok Masela di Lepas Pantai

Pengembangan blok Masela juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Maluku.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 05 Mar 2016, 16:30 WIB
Diterbitkan 05 Mar 2016, 16:30 WIB
20151007-Ilustrasi Tambang Minyak
Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan rencana pengembangan blok Masela yang merupakan blok gas terbesar di dunia, apakah akan dibangun di lepas pantai (offshore) atau di darat‎ (onshore).

Engelina Pattasiana, Direktur Archipelago Solidarity foundation‎ yang juga mewakili masyarakat Maluku mengusulkan untuk pengembangan blok Masela harus dilakukan di darat. Setidaknya ada beberapa alasan yang diungkapkannya mengapa harus dibangun di darat.

Pertama, jika pengembangan blok dilakukan di lepas pantai, akan memicu berbagai konflik antara Indonesia dengan Australia.

"Ini karena kalau mau dibangun di lepas pantai, akan berada di perbatasan Indonesia-Australia, padahal di sana juga ada blok gas yang sama, tapi milik Australia," kata dia di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Engelina menjelaskan, di sekitar wilayah blok Masela, sebenarnya masih ada cadangan gas lain yang memiliki potensi lebih besar, tepatnya di sekitar palung yang ada di Laut Banda.

Dengan banyak potensi itu, jika pengembangan dilakukan di lepas pantai, pengawasannya juga akan sulit. Sebagai aset dan sumber daya alam yang berada di Maluku, maka masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan itu.

"Maluku ini sudah 70 tahun jadi wilayah termiskin di Indonesia, ini sumber daya alam kita, jadi bagaimana caranya harus menguntungkan masyarakat Maluku," tegas dia.

Sementara itu, di kesempatan sama‎, Anggota DPD RI asal Maluku‎‎ Nono Sampono menegaskan jika pembangunan kilang dilakukan di lepas pantai, maka penggunaan komponen dalam negeri tidak lebih dari 10 persen. Berbeda jika dikembangkan di darat, komponen dalam negerinya bisa mencapai 35 persen.

"Sesuai konstitusi jelas, semua sumber daya alam yang ada di negeri ini harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, jadi saya pikir Presiden Jokowi harus menjalankan itu," ungkap Nono. (Yas/Ahm)

 

Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar Mulai Pukul 06.00 - 09.00 WIB. Klik di sini 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya