Program Nawacita Harus Disesuaikan Perekonomian Terkini

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi dari Universitas Atmajaya, A Prasetyantoko melihat bahwa program Nawa Cita dengan 9 agenda prioritas yang dijalankan oleh pemerintah sangat berat untuk dicapai dalam waktu dekat ini. Alasannya, visi misi tersebut sangat jauh berbeda dengan kondisi dan situasi perekonomian saat ini.

"Nawa Cita sangat berat, di mana dinamika situasi politik dan ekonomi dulu saat dirancang dengan sekarang berbeda sekali," ucapnya saat menggelar dialog dengan International Monetery Fund (IMF) di Ruang Rektorat Universitas Atmajaya, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Prasetyantoko menyoroti, target pemerintah Jokowi mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2019. Sementara situasi perekonomian global maupun Indonesia sekarang ini tengah mengalami perlambatan. Bahkan untuk menembus kembali pertumbuhan ekonomi 5 persen, Indonesia terseok-seok.

IMF dalam laporannya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 4,9 persen dan baru bertumbuh 6 persen di 2020. Perkiraan tersebut jauh dari asumsi pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang dipatok 5,3 persen.

Atas pertimbangan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah selain merevisi postur APBN 2016, juga perlu mengubah kerangka kerja (framework) yang mengacu pada konsep Nawa Cita.

"Perlu revisi framework pemerintah, karena kalau lihat faktanya sudah berbeda, mau capai pertumbuhan 5 persen itu berat, pemerintah masih yakin 7 persen. Pada akhirnya akan menurunkan kredibilitas pemerintah," tegasnya.

Kredibilitas, katanya sangat penting bagi pemerintah Jokowi. Pasalnya, tambah Tony, Presiden Jokowi masih mempunyai kredibilitas sangat baik menurut laporan The Economist, meskipun mulai tergerus.

"Ini satu ujian penting bagi pemerintah menghadapi situasi ekonomi global dan nasional dengan pendekatan teknokratis. Kalau tidak, kredibilitas pemerintah dan Presiden bakal terus merosot," tegas Tony.

Berikut inti dari 9 program Nawacita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 'Indonesia Kerja' dan 'Indonesia Sejahtera' dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

(Fik/Gdn)