Setoran Pajak Perikanan Rendah, Sri Mulyani Sentil Menteri Susi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyentil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti soal kontribusi sektor perikanan ke penerimaan pajak masih sangat rendah. Kondisi ini bertolakbelakang dengan peran sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan terhadap ekonomi hampir 0,01 persen. Itu masih persen, kalau angka benarnya berarti 0,0001," terang Sri Mulyani di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (13/3/2017).

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di Indonesia. Negara ini disebut sebagai negara kepulauan, di mana wilayah laut Indonesia lebih luas dibanding daratan sehingga seharusnya mempunyai potensi besar terhadap penerimaan pajak.

"Tapi melihat kontribusi yang hampir 0,01 persen, sebetulnya kita wajib tersinggung karena Indonesia selalu memperkenalkan we are an archipelago country. Itu berarti ada something really wrong, karena lima tahun kontribusinya flat. Ada Bu Susi saja kontribusi di 2014 sebesar 0,02 persen, tapi drop lagi di 2016," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, setoran pajak dari sektor perikanan kurang dari Rp 1 triliun, tepatnya Rp 986,1 miliar pada 2016. Padahal kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi atau PDB Indonesia mencapai 15 persen di 2011.

"Kalau ketemu Menkeu, jangan pernah ngomong di bawah triliunan, tidak direken (dicuekin) karena APBN saya Rp 2.080 triliun belanja, penerimaan Rp 1.750 triliun, jadi kalau sektor perikanan memberi Rp 986 miliar, menurut saya kebangetan," tegas dia.

Sebelumnya Menteri Susi mengungkapkan, potensi perikanan tangkap di Indonesia sangat besar. Akan tetapi faktanya, kontribusi sektor perikanan tangkap masih jauh lebih rendah dibanding potensi tersebut.

"Perikanan tangkap seharusnya mencerminkan besarnya laut Indonesia dan kontribusi ekonomi ke penerimaan negara, selain kesejahteraan dari pelaku bisnis. Tapi kontribusi perikanan tangkap masih jauh dari yang wajar apabila melihat pantai kita terpanjang nomor 2 di dunia," ujar dia.

Ia menuturkan, KKP akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak di sektor perikanan. Khususnya dari kontribusi para pemilik kapal tangkap yang banyak di markdown.

"Bu Sri Mulyani menagih kontribusi perikanan Indonesia yang katanya hebat tapi kok tidak ada. Tapi saya bilang, pada 2015, kami bebaskan mereka dari ketentuan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) supaya pemilik kapal melakukan reregistrasi atas pemalsuan dokumen atau markdown kapal," ujar dia.

Saat ini, Susi mengakui, lebih dari 2.000 kapal sudah diukur ulang dan telah menghasilkan PHP hingga tiga kali lipat dari sebelumnya.

"Jadi mau tidak mau kami akan bersinergi dengan Ditjen Pajak. Makanya kami minta kepada pemilik kapal untuk ukur ulang kapal jangan dikorting lagi, dari 150 GT, diukur jadi cuma 97 GT tapi masih jauh dari yang sebenarnya," tegas dia. (Fik/Gdn)