Kementerian ‎ESDM: Subsidi Listrik Sudah Jadi Isu Politik

Liputan6.com, Jakarta - Pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA sejak awal tahun ini mengundang reaksi publik. Pelanggan golongan tersebut harus membayar tagihan listrik lebih mahal karena tarif dasar listrik menjadi harga keekonomian dari yang semula masih disubsidi pemerintah.

‎"Di media sosial, isu ini (listrik) bukan cuma isu sosial, tapi juga politik. PLN di-bully, dianggap semena-mena mencabut subsidi listrik," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng, saat mengecek persiapan listrik di ‎Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/6/2017).

Penghapusan subsidi listrik merupakan langkah pemerintah untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran. "Bukan mencabut sih ya, tapi menertibkan. Seolah-olah menaikkan tarif listrik, padahal ini agar tepat sasaran karena golongan 450 VA tetap disubsidi," ujarnya.

Dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Andy, menuturkan dari 23,1 juta pelanggan, sebanyak 19 juta pelanggan dicabut subsidinya, sedangkan 4,1 juta pelanggan 900 VA sisanya masih ditanggung pemerintah.

"Ada pelanggan 900 VA yang nyelip di 450 VA, itu totalnya dari data PLN ada 2,4 juta pelanggan. Mereka sempat protes (kena cabut), jadi nanti di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 akan ditambahkan. Jadi totalnya 6,5 juta pelanggan 900 VA (yang disubsidi)‎," Andy menerangkan.

Sebelumnya, Ketua PP GP Ansor Sumantri Suwarno menyatakan, langkah pemerintah realokasi subsidi listrik dari kelompok mampu ke kelompok tidak mampu dan daerah yang belum terlayani listrik, sangat berguna pagi pemerataan ekonomi. Langkah ini juga bisa menyehatkan anggaran negara di masa mendatang.

"Subsidi energi yang terlalu besar, apalagi karena sebagian besar pembangkit listrik dijalankan dengan energi fosil dapat membahayakan ketahanan energi di masa mendatang," ujar Sumantri melalui pesan tertulis, Jumat, 16 Juni 2017.

Menurut dia, sudah banyak contoh gejolak sosial ketika negara kewalahan menanggung beban subsidi energi dan terpaksa mencabut secara mendadak demi keuangan negara yang sehat.

"Seharusnya elite politik mendukung kebijakan ini karena membawa kemaslahatan jangka panjang bagi bangsa, bukan sebaliknya menolak demi kepentingan politik sesaat semata," ucap Sumantri menegaskan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: