Anggaran Kementerian ESDM Terpangkas Rp 1,66 Triliun, Program Elektrifikasi Daerah 3T Tetap Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, Kementerian ESDM melakukan efisiensi anggaran sebesar 42%. Dengan efisiensi ini, maka anggaran Kementerian ESDM terpangkas dari Rp 3,91 triliun dipangkas Rp 1,66 triliun menjadi Rp 2,25 triliun.

“Besaran efisiensi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 1,66 triliun atau 42 persen dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,91 triliun,” ucap Yuliot dikutip dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Efisiensi anggaran sebesar Rp 1,66 triliun tersebut terdiri atas efisiensi belanja sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp 1,3 triliun; belanja sumber dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 139,37 miliar; serta efisiensi belanja layanan umum atau BLU sebesar Rp 216,89 miliar.

“Beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu yang terkait dengan elektrifikasi bagi masyarakat yang ada di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar),” ucap Yuliot.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan skema Multi-Years Contract sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp 25,2 miliar.

Selain itu, juga terdapat pembangunan PLTS dengan skema Multi-Years Contract sebanyak 9 unit dengan nilai Rp2,0 miliar.

“Kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) PLTMH sebanyak 4 kegiatan dengan nilai Rp 2,08 miliar,” ucapnya.

Selain itu, Kementerian ESDM juga masih menempuh proses pengajuan revisj top-up anggaran dari sumber dana PNBP mineral dan batu bara (Minerba) senilai Rp4,24 triliun.

“Untuk pembangunan pipa gas bumi Cisem tahap II sebesar Rp 1,79 triliun dan Dusem sebesar Rp 2,43 miliar,” kata Yuliot.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan anggaran Kementerian PU 2025 dipangkas sebesar Rp81,38 triliun dari anggaran semula Rp110,95 triliun.

Hal ini disampaikan Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). Hanggodo menyatakan efisiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-37/MK.02.2025.

"Maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang semula sebesar Rp110,95 triliun dilakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun," kata Hanggodo.

Menurut Hanggodo, efisiensi anggaran dimaksud berimplikasi kepada 10 pola kerja Kementerian PU. Hal itu, kata Hanggodo mencakup pembatalan fisik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas.

Rinciannya, pembatalan single year contract (SYC) dan multi year contract (MYC) baru yang berasal dari rupiah murni (RM), pembatalan pembelian alat-alat berat, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas secara selektif.

Kemudian, Kementerian PU juga akan mengurangi secara signifikan belanja alat tulis kantor (ATK) menuju paperless office, meniadakan kegiatan seremonial, meniadakan raker, rakor, diseminasi, seminar hingga sosialisasi secara offline.

"Semua akan kami laksanakan secara online, kami juga akan meniadakan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja nonoperasional," ujar Hanggodo.

Hanggodo menyebut, usai diefisiensi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU Tahun Anggaran 2025 saat ini adalah sebesar Rp29,57 triliun. Angka ini terdiri dari Rupiah Murni (RM) Rp13,266,47 miliar dan Non RM sebesar Rp16,305,48 miliar.

Hanggodo menerangkan, buntut dari pemangkasan anggaran tersebut, target pembangunan infrastruktur bidang PU 2025 juga akan diefisiensi, meliputi sumber daya air dari Rp27,72 triliun menjadi Rp10,70 triliun. Kemudian, bina marga dari Rp24,83 triliun menjadi Rp12,48 triliun.

Lalu, di bidang cipta karya dari Rp7,75 triliun menjadi Rp3,78 triliun dan prasarana strategis dari Rp20,69 triliun menjadi Rp1,16 triliun.