Golden Agri Dukung Aksi Pemerintah Bawa Masalah Sawit ke WTO

Liputan6.com, Jakarta - Golden Agri-Resources Ltd (GAR), perusahaan kelapa sawit yang terdaftar dalam Bursa Efek Singapura ini mendukung upaya pemerintah dalam melakukan banding ke World Trade Organization (WTO) terkait resolusi sawit di Eropa.

Managing Director, Sustainability and Strategic Stakekholders Engagement Golden Agri-Resources, Agus Purnomo mengungkapkan, dukungan ini dilakukan karena dirinya khawatir resolusi ini ujungnya akan membatasi pasar sawit di Eropa.

Menurut Agus, di era saat ini, kebebasan dan keadilan perdagangan di dunia harus ditegakkan, karena hal ini yang menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Maka dari itu, jika ada kebijakan yang merugikan produk negara lain, hal ini harus segera ditindaklanjuti.

"Menurut saya, perdagangan dunia yang bebas dan aktif itu harus dijunjung tinggi, dipatuhi dan dihormati semua negara. Jadi apabila pemerintah melihat adanya perlakuan tidak hadir produk dari Indonesia, maka dengan sepenuh hati kami mendukung kebijakan itu," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Dia mengungkapkan, saat ini negara seperti Indonesia dan Malaysia menjadi produsen kelapa sawit terbesar dunia. Kedua negara inilah yang saat ini terus melakukan ekspansi ke berbagai penjuru dunia mengenai produk kelapa sawit atau hasil turunannya.

GAR sendiri di Indonesia memiliki luas area tanam kebun kelapa sawit sebesar 488 ribu hektare. Dari sekian hasilnya, sebanyak 21 persen diekspor ke Eropa dan Afrika. Dikhawatirkan Agus, revolusi kelapa sawit tersebut mampu mempengaruhi pasar GAR di Eropa.

"Jadi saya lihat upaya pemerintah membawa ke WTO saya sebut sifat yang bagus, baik dan beradab. Jangan hanya debat saling tuduh di media, pakai proses yang ada saja, pemerintah sudah melakukan hal yang baik untuk itu," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia‎ akan membawa permasalahan resolusi Uni Eropa terkait produk sawit ke World Trade Organization (WTO). Resolusi ini dinilai tidak adil lantaran membatasi impor minyak sawit dan menghentikan penggunaan minyak sawit untuk program biodiesel Eropa.

Untuk menindaklanjuti bergulirnya resolusi ini, Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia,‎ Dato' Sri Mustapa Mohamed dalam The 3rd Malaysia–Indonesia Joint Trade and Investment Committee (JTIC). Salah satu isu yang dibahas adalah Resolusi Uni Eropa tentang minyak sawit dan deforestasi hutan tropis.

Kedua negara, Malaysia dan Indonesia, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas perlakuan tidak adil oleh UE mengenai minyak sawit, dengan mendukung minyak nabati lainnya. Padahal produk minyak nabati itu juga berkontribusi secara signifikan terhadap deforestasi.

"Resolusi Uni Eropa ini serta praktek pelabelan yang tidak adil oleh sektor swasta di UE akan berdampak negatif tidak hanya ekspor minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia ke pasar UE, namun juga mata pencaharian dari jutaan petani kecil," ujar ‎Enggartiasto dalam keterangan Tertulis di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Malaysia dan Indonesia akan bekerja sama melalui Dewan Negara–Negara Penghasil Minyak Sawit atau The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Tonton Video Menarik Berikut Ini: