BI dan Kemnaker Bikin Desa Khusus TKI, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Dalam program ini, BI akan mendukung Kemenaker dalam mebuat sebuah lokasi khusus bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat bekerja ke luar hingga setelah kembalinya ke Tanah Air.

Deputi Gubernur BI Sugeng menjelaskan, BI akan mensinergikan program-program yang telah ada untuk mendukung Desa Migran Produktif sehingga mampu menangani masalah TKI secara terpadu.

"BI akan mendukung melalui program sistem pembayaran, yaitu remitansi TKI, Layanan Keuangan Digital (LKD), dan elektronifikasi dana desa," kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2017).

Untuk itu, BI mendorong pengembangan model bisnis remitansi yang lebih efisien, efektif, mudah, dan terjangkau. Selain itu sistem model bisnis remitansi ini diklaim cukup canggih.

"Model bisnis dimaksud terdiri dari pengembangan kerja sama dengan partner untuk memfasilitasi remitansi dari telepon genggam ke telepon genggam (mobilephone to mobilephone), secara host to host, dari agen ke agen, penggunaan Cash Deposit Machine, serta dari kantor pos ke kantor pos," jelas Sugeng.

Untuk mendukung implementasi model bisnis tersebut, diperlukan regulasi agar TKI sebelum berangkat telah membuka rekening, yang dalam ini didorong berupa uang elektronik dan tabungan. Terkait hal ini BI telah berkoordinasi dengan OJK untuk kemudahan pembukaan rekening oleh perbankan.

Dalam pengembangan model bisnis tersebut, BI tidak hanya mendorong industri namun juga mengupayakan melalui diskusi dengan otoritas sistem pembayaran di negara lain serta menjajagi koridor bilateral remitansi antara Indonesia dengan negara pengirim.

Sementara itu dalam rangka pengembangan UMKM di desa, BI akan memberikan dukungan melalui program pelatihan kewirausahaan dan pendampingan klaster ketahanan pangan.

"Program pendampingan tersebut dapat langsung disinergikan, khususnya untuk desa yang sama-sama menjadi menjadi target desa Desmigratif dan klaster oleh KPwDN. Utk mendukung kelancaran jalannya program-program itu, BI dan K/L terkait akan berkoordinasi utk melakukan edukasi," tutur Sugeng.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Inisiatif sinergi BI disambut baik oleh Menaker Hanif Dakhiri dan juga sejalan dengan visi pengembangan Desmigratif, dimana upaya pengentasan isu TKI diatasi tidak hanya dari aspek peningkatan skill namun juga peningkatan kapabilitas keuangan melalui kemudahan remitansi dan pengenalan atas layanan keuangan.

Atas model bisnis remitansi yang dijelaskan secara singkat oleh Sugeng dalam sambutan, Menaker Hanif merespons positif hal tersebut karena akan mendorong proses remitansi yang aman, mudah, cepat, dan terjangkau.

"Kami akan mendorong bank peserta Desmigratif yang saat ini difokuskan pada Bank Himbara, untuk mengembangkan remitansi yang sejalan dengan model bisnis remitansi usulan BI. Hal ini akan sekaligus dijadikan pedoman dalam pengembangan Desmigratif," ungkap Hanif.

Masih dalam rangkaian acara peluncuran Desmigratif, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenaker dengan BRI dan penandatanganan MOU antara Kemenaker dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.