JK: Pemerintahan Harus Transparan demi Kurangi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku bangga dengan pilihan Indonesia untuk menjadi negara demokrasi. Hingga saat ini, setidaknya sudah sekitar 20 tahun Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang terbuka tersebut.

Dalam Asia Pasific Leader Forum (APLF) 2017 di Hotel Borobudur, JK mengaku ada beberapa keuntungan menjalankan pemerintahan yang terbuka tersebut. Salah satunya untuk mengurangi tindak korupsi.

"Tentu kita juga bicara bagaimana transparansi itu mengurangi korupsi. Jadi bagaimana demokrasi untuk meningkatakan keterbukaan, baik di sisitem perpajakan, keuangan, itu bagian dari open government," kata JK, Kamis (14/12/2017).

Dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, menurutnya, peran masyarakat menjadi sangat penting demi memajukan sebuah negara. Dengan begitu, pamerintah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarat.

Memang, dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka ini, ada konsekuensi yang harus diterima Indonesia. Kebebasan masyarakat dalam mengutarakan pendapat terkadang terlalu kebablasan. Meski demikian, pemerintah Indonesia telah memiliki solusi, yakni dengan adanya Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi.

"Indonesia punya UU Keterbukaan Informasi Publik, di mana pemerintah diwajibkan membuka informasinya kepada publik. Itu juga tentu mempunyai konsekuensi pemerintah harus teratur dan punya rencana baik," ucap JK.

APLF 2017 merupakan ajang bertukar pikiran berbagai tokoh dunia, baik dari pemerintah pusat, daerah, LSM dari berbagai dunia dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka. Setidaknya ada 500 perwakilan pemerintah dari 14 negara yang menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik.

"Kita harapkan masing-masing pihak bisa memberikan hal, pengalaman, serta solusi-solusi yang terbaik untuk mencapai negara makmur dengan cara pemerintahan terbuka, masyarakat terbuka, dan memberikan manfaat," pungkas JK. 

Keterlibatan banyak pihak dalam praktik melawan korupsi harus menjadi prioritas utama jika Indonesia ingin mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Semua pihak diminta harus bekerja sama, di mana pemerintah memiliki peran penting dan menjadi motor penggerak utama.

Keterlibatan semua pihak juga diperlukan agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam mitos yang keliru bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Adapun Hari Antikorupsi Internasional baru saja diperingati pada 9 Desember 2017.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, mengatakan, sejak reformasi Indonesia sudah berkembang positif dalam hal pembenahan internal. Namun, korupsi secara keseluruhan masih banyak yang harus dibereskan.

Belajar dari negara lain, pembangunan sistem dilakukan melalui pengelolaan meritokrasi jabatan (bebas nepotisme), penyederhanaan birokrasi dan regulasi, serta keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Semakin sedikit regulasi dan sederhana birokrasi, tingkat korupsi kian rendah. Sebaliknya, semakin banyak regulasi, korupsi makin tinggi. Regulasi itu bisa dimonetisasi," jelas Thomas yang merupakan Alumni Harvard University Angkatan 1994, Rabu (13/12/2017).