Kementerian PUPR Prioritaskan Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih di Lombok

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, beberapa rumah di Lombok tercatat 70 persen roboh akibat gempa Lombok. Kota tersebut antara lain Ampenan, Senggigi, Pamenang hingga Tanjung.

"Saya kebetulan dari sana (Lombok) kemarin, dari Ampenan, Senggigi Pamenang dan Tanjung itu memang 70 persen rubuh rumahnya dan lampu mati dan itu di tepi pantai jadi orang-orang pada takut, ngungsi dan gelap sekali," tutur dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Kementerian PUPR pun akan fokus pada sanitasi dan air bersih terlebih dahulu di sana. Sanitasi, kata Basuki merupakan prioritas pertama yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Jadi yang pertama prioritas kami adalah air bersih dan sanitasi. Kita sudah kirimkan 10 mobil tangki dari Bali, dan sudah sampai disana," ujar dia.

Sementara itu, untuk kerusakan infrastruktur rumah akibat gempa, Basuki menekankan hal ini menjadi kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal pendanaan. 

"Kalau yang rumah (rusak), ini dari BNPB. Mereka punya dana siap pakai. Kalau air bersih dan sanitasi dari PUPR," kata Basuki.

Basuki menekankan, dana untuk sanitasi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menaksir, dana APBN akan lebih dari Rp 10 miliar untuk perbaikan sanitasi ini.

"Air dan sanitasi dari PUPR dan menggunakan APBN. Dananya belum tahu, masih dihitung semua. Tapi pasti lebih dari Rp 10 miliar untuk kebutuhan sanitasi," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merevitalisasi infrastruktur termasuk perumahan warga yang rusak karena hantaman gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, Kementerian PUPR akan mengecek lebih lanjut pasca kerusakan infrastruktur dan  rumah warga Lombok.

"Gempa saya belum dapat datanya, apakah yang kita bangun rusak, sedang dicek sama teman-teman. Tapi itu kan force major ya, force major kita tentu akan melakukan revitalisasi perbaikanlah," tuturnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Kebijakan perbaikan infrastruktur dan perumahan warga ini nantinya berdasarkan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami kebijakannya nanti secara nasional di bawah komando BNPB, kami nanti melihat, kami akan melakukan apa. Uangnya dari BNPB, kami yang membangun," ujarnya.

Meski begitu, Khalawi berujar bahwa tetap akan dibangun rumah korban gempa seperti program biasanya dari Kementerian PUPR. Namun untuk bencana gempa ini (force major), ia menilai hal ini berbeda mengingat perlu dikomunikasikan kembali dengan BNPB.

"Ini kan memang sudah setiap tahun programnya, tapi untuk bencana ini kan memang beda, force major ini nanti urusannya dengan BNPB bagaimana kedepanya," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: