Soal Sertifikat Tanah, Indonesia Tertinggal 100 Tahun dari Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan sertifikasi lahan di Indonesia tertinggal 100 tahun jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea. Sementara dibandingkan dengan Taiwan, Indonesia tertinggal sekitar 79 tahun.

"Di Jepang, Korea, seluruh tanah terdaftar lebih dari 100 tahun lalu. Di Taiwan pada tahun 40-an, habis perang. Di Australia apalagi, negara maju apalagi," ujar Menteri Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sertifikasi lahan yang lebih dulu maju di negara-negara tersebut membuat sengketa tanah berkurang. Sebab, dengan mudah dapat diketahui siapa pemilik lahan dan juga luas yang dimiliki.

"Kalau semua tanah sudah terdaftar, jadi tidak ada lagi mafia tanah, tidak ada lagi sengketa, semua ada kepastian hukum. Anda bisa lihat, klik saja, mau beli tanah di mana, siapa pemiliknya, berapa luasnya, siapa tetangganya." jelasnya.

Sofyan melanjutkan, dengan adanya ketertinggalan ini maka pemerintah Jokowi-JK mereformasi sistem agar semakin banyak tanah bersertifikat. Sepanjang 2018, pemerintah telah membagikan sertifikat sebanyak 9,3 juta kepada masyarakat.

"Selama ini hal ini belum dapat perhatian serius dari pemerintah. Baru Pak Jokowi yang melihat masalah ini dengan sangat serius," jelasnya.

Sertifikasi lahan yang gencar dilakukan pemerintah pun ikut mendorong inklusi keuangan. Di mana, masyarakat tak lagi meminjam uang untuk modal ke rentenir tanpa aturan yang tidak jelas.

"Anda jualan bakso, tapi karena tanah tidak bersurat. Anda terpaksa pinjam uang dari rentenir. Bunganya paling murah 10 persen per bulan, bisa lebih. Misal pinjam Rp 5 juta, bayar bunga 1 bulan Rp 500 ribu," jelasnya.

"Begitu kita beri sertifikat, orang ini bisa pergi ke BRI, ambil KUR. Kalau Rp 5 juta pinjamannya, bunganya sekitar Rp 40 ribu. Ini betapa bermanfaat bagi rakyat," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program penerbitan serta pemberian sertifikat hak atas tanah yang digagas Pemerintahan Jokowi sejak akhir 2016 yang lalu, mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kunjungan kerja Jokowi di Blitar, Jawa Timur, Kamis, 3 januari 2019, salah satu warga yang menerima sertifikat hak atas tanah, yakni Pak Kusmiran, bercerita tentang manfaat sertifikat yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Warga Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini menuturkan, berkat sertifikat yang diberikan Jokowi, dirinya kini sukses mengembangkan usaha toko material bangunan di Desanya.

"Setelah ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) 2017 yang ada di desa kami, akhirnya tanah kami daftarkan ke panitia PTSL, sebenarnya ada ketidakpercayaan masyarakat, betul jadi atau tidak karena gratis itu, ternyata begitu jadi banyak yang mau,” ujar Pak Kusmiran.

Kusmiran menambahkan, dirinya berhasil mendapatkan pinjaman uang dari Bank senilai Rp 490 juta dengan menggadaikan sertifikatnya.

"Saya coba jaminkan ke pihak BRI Jenangan, Alhamdulillah pengajuan kredit saya di ACC sebesar Rp140 juta setelah itu berjalan 5-6 bulan kami ingin mengembangkan usaha lebih maju lagi di bidang supplier material akhirnya kami mengajukan lagi kredit pinjaman ke BRI cabang Ponorogo, dua Sertifikat kami di ACC sebesar Rp350 juta," tambah Pak Kusmiran.

Berkat pinjaman dari Bank BRI, Pak Kusmiran kini sukses mengembangkan usaha toko material yang ia rintis serta berhasil menyekolahkan anak-anaknya.