Moeldoko: Setahun Terjadi Penyusutan Lahan 128 Ribu Hektare

Liputan6.com, Jakarta Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengakui jika persoalan alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius karena menyangkut ketahanan pangan. Sebab, setiap tahun lahan di Indonesia telah menyusut hingga mencapai 100 ribuan per hektar.

"Karena sekarang ini, satu sisi jumlah penduduk kita semakin banyak, pada sisi yang lain ada penyusutan luas lahan baku kurang lebih 128 ribu hektar dalam satu tahun. Ini kondisi ini harus disiasati," kata Moeldoko di Kantor HKTI, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dia mengatakan, berbagai persoalan lahan kerap muncul sehingga menjadi isu nasional yang hangat. Adapun penyebab terjadinya penyusutan tersebut juga karena infrastruktur pertanian saat ini dinilai kurang tertangani dengan baik.

"(Infrastruktur pertanian) kurang tertangani dengan baik sehingga apa?. Lahan-lahan yang ada sekarang itu kurang begitu produktif karena pengairannya tidak terencana dengan baik," jelas dia.

Terkait alih fungsi lahan, pemerintah sudah menyadari akan hal tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 150.000 sampai 200.000 hektare lahan tiap tahun beralih fungsi.

Kementerian ATR ingin segera ada peraturan presiden (Perpres) untuk menghentikan alih fungsi lahan ini.

Sementara, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luas lahan tersisa 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate menilai impor pangan masih dilakukan karena konversi lahan pertanian saat ini masih terjadi hingga 30 persen.

"Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambah, tapi di lapangan tidak," kata Johny dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019. 

Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. "Makanya kita berterimakasih, Pak Jokowi berhasil membuka masalah itu. Itu produksi menurun karena lahannya yang berkurang,” ucap dia.

Lebih jauh Johnny menambahkan, impor itu dilakukan agar harga pangan di pasaran stabil.

Dia mencontohkan, bila produksi pangan berkurang dan kebutuhan naik maka harga beras di pasaran akan tinggi.

"Tugas pemerintah adalah menstabilkan harga,” kata dia seperti dilansir dari Antara. 

Belakangan, Johnny menyebut, banyak berpandangan total produksi pangan dalam negeri melebihi kebutuhan. Faktanya, hingga saat ini, produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Produksi tidak sesuai dengan kebutuhan, karena konversi lahan,” imbuhnya.