Jokowi akan Relokasi Rumah Korban Banjir Bandang Sentani

Pemerintah Provinsi Papua telah mengirimkan tim untuk mencari lokasi pembangunan rumah pengganti dan berupaya membebaskan lahan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 01 Apr 2019, 16:05 WIB
Diterbitkan 01 Apr 2019, 16:05 WIB
Banjir Bandang di Sentani
Rumah-rumah yang rusak akibat banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (17/3/2019). Berdasarkan data BNPB, banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (16/3) tersebut mengakibatkan lebih dari 60 orang tewas. (Netty Dharma Somba / AFP)

Liputan6.com, Papua - Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi salah satu posko pengungsian korban banjir Sentani di GOR Toware, Kabupaten Jayapura.

Jokowi menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat  korban banjir. Para pengungsi mengaku ingin segera mendapat kepastian tempat tinggal lantaran rumahnya sudah habis tersapu banjir.

"Kita mau bangun, tapi kalau di tempat yang lama tidak memungkinkan karena akan terjadi bencana lagi terulang lagi nanti. Sehingga harus direlokasi di tempat yang dipastikan aman dari bencana," ujar dia di GOR Toware, Papua, Senin (1/4/2019).

Dia menyatakan, proses pembangunan rumah akan dilakukan cepat. Namun sebelumnya, ia memerintahkan pemerintah daerah setempat untuk menentukan dimana lokasi pembuatan rumah akan berjalan.

"Tanahnya aja belum ketemu. Kalau tanahnya sudah ketemu, dibebaskan oleh gubernur oleh bupati, baru masuk ke pembangunan rumahnya," tegas dia.

"(Estimasi waktu?) Tanya ke gubernur tanahnya kapan, baru ke kita kapan bangunnya. Begitu ada tanah kita bangun," dia menambahkan.

Saat ditanya hal serupa, Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua telah mengirimkan tim untuk mencari lokasi pembangunan rumah pengganti dan berupaya membebaskan lahan.

"Setelah mereka cari dan mereka sudah dapat, pasti kita akan bebaskan. "Kita harap (lokasi pembangunan rumah) harus sepanjang Jayapura-Wamena (Trans Papua)," tutur dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Cegah Banjir Bandang, Kementerian PUPR Normalkan Aliran Sungai di Sentani

Banjir Bandang di Sentani
Banjir bandang di Sentani. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melarang keras aksi pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) di Gunung Cyclop. Langkah ini untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang dahsyat seperti yang menimpa kawasan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.

Adapun banjir bandang tersebut disebutkannya merupakan musibah musiman tiap 5-6 tahunan yang kerap melanda wilayah Sentani dan sekitarnya.

Sebagai langkah awal, ia mengatakan, akan membuat dua langkah awal agar bencana musiman ini tak sampai menghantam pemukiman padat di kawasan hilir. Pertama, mengarahkan kembali air ke aliran sungai aslinya, kemudian membangun sabo dam untuk menahan material bawaan banjir.

"Lalu tanggul-tanggulnya kita bikin, kita lebarkan karena kalau melihat ini (nunjuk sungai) sudah menyempit. Sudah ada pemukiman, itu pasti juga harus diperbaiki," imbuh dia saat mengunjungi Sentani, Papua, Senin (1/4/2019).

Dia menjelaskan, pembangunan sabo dam beserta tanggul dan lainnya akan didahului dengan membuat desain awal yang diperkirakan selesai sekitar 1-2 bulan. Semetara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal mengurusi tata lingkungan yang rusak.

"Ini tidak mungkin terjadi kalau ekosistemnya tidak terganggu. Perbaikan ekosistem nanti dibawah koordinasi BNPB dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," sebut dia.

Tak hanya itu, Menteri Basuki pun melarang keras adanya tindak illegal logging hingga penambangan liar di kawasan Gunung Cyclop yang di bawahnya banyak terdapat pemukiman warga.

"Harus keras, karena (gunung) Cyclop ini kan panjang. Ini di bawahnya kan pemukiman semua. Tidak sebanding hasil yang dihasilkan dengan dampak yang seperti ini. Jadi harus keras, semua harus mendukung itu," tegasnya.

"Makanya ada Pak BNPB, nanti akan menggerakkan TNI dan Polri juga. Terutama dikomandoi oleh Gubernur (Papua), bupati dan walikota juga," dia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya